Adies Kadir Ungkap Kekosongan Jabatan Dubes Indonesia di AS Dalam Proses Pengisian

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menyampaikan posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) yang hingga kini belum terisi dalam proses pengisian jabatan. Menurut Adies, hingga kini masih dalam proses seiring masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto masih baru, dalam transisi.
Bahkan, Adies mengungkapkan, pelantikan duta besar terakhir itu atas usulan pemerintahan sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto melantik 31 duta besar yang luar biasa dan berkuasa penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia (RI) untuk negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Di mana Pengangkatan para dubes LBBP RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.
“Ini kan masih proses, sabar yaa? Kan masih dalam rangka pemilihan dubes-dubes yang kosong. Pak Prabowo baru dilantik pada 6 Oktober. Pelantikan duta besar terakhir kemarin itu masih usulan dari pemerintahan sebelumnya,” kata Adies kepada wartawan, Jakarta, Kamis (16/4/2025).
Adies menjelaskan bahwa pelantikan terakhir duta besar baru dilakukan dalam dua minggu hingga satu bulan terakhir usai Prabowo dilantik. Setelah pelantikan itu, pemerintah baru mulai meninjau posisi-posisi yang masih kosong untuk segera diisi.
“Baru satu bulan atau dua minggu lalu pelantikan terakhir dilakukan. Sekarang baru dilihat mana saja posisi yang belum terisi, termasuk posisi Dubes untuk AS,” terang Adies.
Soal kriteria calon Dubes RI untuk Amerika Serikat, Adies menekankan pentingnya memilih sosok yang mampu menjembatani hubungan strategis antara Indonesia dan AS.
“Yang penting dia bisa menjadi penghubung antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika. Harus benar-benar paham bagaimana cara kerja dan budaya kedua negara,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Ketua Umum DPP Ormas MKGR ini menambahkan bahwa hubungan bilateral harus diperkuat di berbagai bidang, mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga budaya. Karena itu, menurutnya, diperlukan tokoh yang memiliki kapasitas dan pengalaman kuat di bidang diplomasi.
“Harus dipilih orang yang memang mumpuni dan berpengalaman. Ini posisi strategis, jadi tidak bisa sembarangan,” pungkasnya.
Adapun 31 nama dubes LBBP RI yang dilantik beberapa waktu lalu yakni:
- Agus Priono, sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana;
- Andreano Erwin, sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro;
- Ardian Wicaksono, sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone;
- Cecep Herawan, sebagai Duta Besar untuk Republik Korea;
- Dicky Komar, sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon;
- Fikry Cassidy, sebagai Duta Besar untuk Republik Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, Republik Trinidad dan Tobago;
- Hendra Halim, sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua;
- Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo, sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia;
- Junimart Girsang, sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT);
- Mirza Nurhidayat, sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola;
- Penny Dewi Herasati, sebagai Duta Besar untuk Hungaria;
- Siti Nugraha Mauludiah, sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania;
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;
- Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji, sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, United Nation Environtmental Programme (UNEP), dan United Nation Human Settlement Programme (UN-HABITAT);
- Yayan Ganda Hayat Mulyana, sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia;
- Agung Cahaya Sumirat, sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;
- Chandra Warsenanto Sukotjo, sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan;
- Listiana Operananta, sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;
- Manahan M. P. Sitompul, sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina;
- Rolliansyah Soemirat, sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan;
- Kartika Candra Negara, sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambik merangkap Malawi;
- Bambang Suharto, sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Togo, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan ECOWAS;
- Muhsin Syihab, sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO);
- Simon Djatwoko Irwantoro Soekarno, sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Republik Jamaika;
- Susi Marleny Bachsin, sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal;
- Yuyu Sutisna, sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko, merangkap Republik Islam Mauritania;
- Arief Hidayat, sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia;
- Didik Eko Pujianto, sebagai Duta Besar untuk Republik Irak;
- Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko;
- Vedi Kurnia Buana, sebagai Duta Besar untuk Republik Chile; dan
- Faizal Chery Sidharta, sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.