Stabilkan Harga Bahan Pokok, Bulog Mestinya Jadi Lembaga Otoritas Pangan
Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo
Jakarta, LintasParlemen.com – Pemerintah dituntut untuk cerdas dan mampu melakukan akselerasi terhadap kondisi stabilisasi harga bahan pokok dengan kewenangan yang diberikan kepada instansi terkait yang menangani persoalan bahan pokok tersebut.
Wakil Ketua Baleg sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI yang menangani Pertanian, Kelautan, Bulog dan Kehutanan Firman Soebagyo mengungkapkan, untuk menurunkan dan menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok menjelang ramadhan dan idul fitri hendaknya pemerintah jangan memaksakan Bulog seperti sintercklas.
“Tetapi yang lebih penting pemerintah segera menata kembali regulasinya dan segera mengimplementasikan amanat UU yang jelas-jelas dapat dijadikan rujukan secar konperhensip,” papar Firman dalam keterangannya, Kamis (02/06/2016).
Firman yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Pati (IKPP) ini mengungkapkan, kalau Bulog dipaksakan dengan masih pada posisi sekarang ini tentunya justru tidak baik bagi Bulog.
“Jika begini, Bulog akan dihadapkan kepada persoalan yang lebih rumit kedepan, mengingat peran Bulog sebagi perum dan korporasi, selama ini Bulog masih lemah modal sehingga semua aktivitasnya menggunakan dana pinjaman dengan comersiil loan,” papar Sekjen Depinas Soksi ini.
Sedangkan program sosial seperti raskin yang diamanatkan pemerintah pembayarannya tersendat sendat. Olehnya itu, tutur Firman, hendaknya ini juga harus menjadi pertimbangan.
“Kita menginginkan agar peran Bulog segera ditingkatkan menjadi lembaga otoritas pangan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan harus bersenergi dengan Kementan sebagai penanggung jawab produksi pangan,” kata Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini.
Sedangkan terkait Kemendag hendaknya jangan terlalu jauh terlibat karena pangan merupakan kebutuhan mendasar yang sangat fundamental, dan bukan barang yang diperdagangkan seperti comonditi lainnya,” terang Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini.
Sehingga, pintanya, Bulog mempunyai otoritas penuh sebagai buffer stok dan penyangga harga dan mudah untuk kontrol. (Ajib)
