‘Ancaman Negara Bukan lagi Perang Terbuka, Tapi…’
Anggota Komisi IV dan Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo saat Rapat Dengar Pendapat di Dapil Jawa Tengah III
JAKARTA, LintasParlemen.com – Akhir-akhir ini isu bangkitan paham komunisme terus berkembang. Padahal, seperti diketahui pemahaman tersebut sangat mengusik dan bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia menuju kemerdekaan abadi.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo saat “Rapat Dengar Pendapat” dengan masyarakat di desa Alas Dowo, Kec Dukuh Seti, dan desa Trangkilan kec Margoyoso, Desa Bulungan kec Tayu, Pati, Jawa Tengah (Sabtu, 04/06/2016) lalu.
“Oleh karena itu, pentingnya kita mengembalikan dan memperkuat peran ketahanan nasional dari berbagai bentuk ancaman negara,” kata Firman di Desa Bulungan, Kecamatan Tayu, Pati.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP) ini membeberkan bahwa ancaman ketahanan nasional saat ini sudah berubah mengikututi perkembangan zaman.
Ancaman negara, terang Firman, bukan lagi dalam bentuk perang terbuka. Ancaman ketahanan nasional dilakukan ‘musuh’ Indonesia dilakukan melalui perang urat syarat (proxi war).
“Alasan itu, kita di DPR sangat mendesak menumbuhkan kembali semangat patriotisme dan nasionalisme bangsa melalui pemahaman terhadap empat konsensus dasar bernegara di tengah mulai tergerus oleh perang globalisasi teknologi dengan proxi war,” jelas Sekjen Depinas Soksi ini.
Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini mengungkapkan, dari sisi ekonomi politik, ada pihak yang tak bertanggungjawab ingin mengacaukan stabilitas ekonomi politik dan keamanan Indonesia.
Apalagi akhir-akhir ini, lanjut Firman, banyak kasus yang membuat situasi dalam negeri tidak menentu sehingga berlangsung perang urat syaraf seperti impor pangan, narkoba, pemerkosaan anak di bawah umur.
Itu tanda tanda atau sinyal yang ada tanpa disadari membuat warga negara diadu domba. Hal ini menurutnya, yang harus diantisipasi juga.
“Oleh karena itu, warga perlu diberi pemahaman lagi soal empat konsesus dasar sebagai landasan negara, yang mulai luntur sejak era reformasi. Yakni, Pancasila, UUD ’45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” terang Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR ini.
Anggota Komisi IV DPR ini juga menegaskan, ada pihak yang sengaja kembali mengangkat persoalan-persoalan masa lalu yang menjadi bagian sejarah bangsa. Di antaranya, memanasnya isu kebangkitan komunisme.
“Ini (mensosialisasikan empat konsensus dasar negara, red) menjadi salah satu tugas kita semua karena ini konsekuensi reformasi dan globalisasi. Sehingga sekarang ini seakan-akan tak ada sekat-sekat atau tak ada batas antar negara,” pungkasnya.
Pada kesempatan sosialisasi empat pilar negara tersebut, yang turut hadir Bupati Pati Haryanto dan Komandan Kodim 0718/Pati Letkol Inf Andri Amijaya Kusuma. (Bagus)
