Untuk Stabilkan Harga Pangan, Ketua DPR: Seharusnya 40 Persen Pasar Dikuasai Negara!
Ketua DPR RI Ade Komarudin saat mengunjungi pasar untuk mengecek harga pangan di bulan puasa
JAKARTA, LintasParlemen.com – Setelah melakukan operasi pasar di Pasar Cibitung dan Pasar Tambun Bekasi, Senin (06/06/2016) lalu. Ketua DPR Ade Komarudin kembali berkunjung ke gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (07/6/2016).
Kunjungan Ketua DPR itu untuk memastikan sejauh mana kesiapan Bulog menjalankan perannya terutama selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran Idul Fitri 1437 Hijriyah.
Pada kunjungan tersebut, hadir Pimpinan DPR terdiri Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (KORINBANG) Agus Hermanto, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi, serta Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno.
Begitu tiba di lokasi, rombongan Pimpinan DPR disambut oleh Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu dan Direktur Komersial Perum Bulog, Fajri Sentosa.
“Kunjungan ke Bulog ini untuk meninjau kesiapan dalam menyambut Ramadhan. Saya juga ingin Bulog menjadi institusi yang kita percayai bersama untuk mengendalikan ketersediaan pasokan maupun harga dan kulitas dari sembako,” kata Akom.
Menurut Akom, DPR RI menilai peran Bulog belum memiliki kinerja yang maksimal. Alasan itu, tambahnya, DPR meminta pemerintah memaksimalkan kembali peranan Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kontrol terhadap kualitas pangan, harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang diharapkan dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat, terutama menjelang Lebaran yang selalu terjadi kenaikan harga.
Akom menegaskan, seharusnya 40 persen pasar dikuasai oleh negara, karena hal tersebut penting supaya masyarakat tidak terombang-ambing oleh pelaku pasar yang kadang-kadang mencari keuntungan di tengah kesusahan para petani.
Sementara konsumen, terutama di hari-hari besar seperti puasa dan lebaran, memerlukan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik.
“Kita melihatnya, Bulog harus menjadi institusi yang mampu memberikan stabilisasi harga dan menjaga kualitas harga maupun ketersediaan,” pungkas yang juga alumni HMI ini. (sumber: dpr.go.id)
