‘Jokowi Berani Singgung NU Punya 6 Menteri, Tapi Tak Berani Singgung JK’
logo NU
JAKARTA, LintasParlemen.com – Direkturt Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) dipimpin kader NU Nusron Wahid, punya TKI bermasalah yang terjadi pada kurun waktu 2014 dan 2015.
Menurutnya, sebaiknya Nusron diberi teguran oleh Presiden Jokowi, terang Uchok, jika tidak mengindahkan intruksi Presiden maka sebaiknya mantan Ketua Umum GP Ansor itu dipecat saja. Sementara Jokowi tak berani menyinggung Jusuf Kalla yang memiliki ‘anak buah’ di Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019.
“Kalau tidak mempan dikasih ultimatum, Nusron Wahid dipecat saja. Atau sebelum dipecat, Menimal Presiden Jokowi menyindir Nusron Wahid. Seperti Kemarin, tumben presiden Jokowi berani menyindir NU, bahwa di kabinet ada 6 orang NU. Tapi sayang, tidak berani menyindir Jusup Kalla, orang orangnya di kabinet lebih dari 6 orang. Lucu deh kamu presiden Jokowi,” tegasnya.
Uchok mengungkapkan, ada 4 negara seperti Hongkong, Malaysia, Arab saudi, dan United Arab Emirates adalah sebanyak 4.259 kasus. Di negara-negara tersebut memiliki banyak masalah dengan antara lain, sebanyak 1.646 TKI ingin dipulangkan, 1.334 TKI meninggal dunia, 1.064 TKI tidak dibayar gaji, 762 TKI putus hubungan komunikasi, dan 564 TKI sakit.
“TKI bermasalah sebanyak 4.259 kasus baru terjadi pada 4 negara, belum semua negara. Tapi, orang yang bertanggungjawab yang bernama Nusron Wahid sebagai kepala BNP2TKI santai santai saja kelihatannya. Malahan bukan untuk mengurusi para TKI ini, tapi lebih asyik mendukung atau “urusin” ahok untuk jadi Gubernur Jakarta. Padahal kasus-kasus WNI dan TKI lainnya banyak juga yang tengah menanti atau sudah divonis mati sekitar 200-an orang,” terang Uchok pada wartawan, Rabu (15/06/2016).
Selain itu, lanjutnya, hasil audit BPK pengelola keuangan BNP2TKI Pada tahun 2015 ditemukan sebanyak 49 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.19.918.446.300. Artinya, pengelolaan keuangan BNP2TKI sangat jelek nan ambradul blas.
Dengan besar potensi kerugian negara di BNP2TKI memperlihatkan kepada publik bahwa BNP2 TKI tidak mampu dalam mengelola anggaran negara. Ini sangat memalukan banget.
“Untuk itu, kami dari CBA (center for Budget Analysis) meminta kepada Presiden Jokowi untuk konsisten dengan sikap kamu. Presiden Jokowi pernah menyatakan menteri atau kepala negara tidak boleh “double Job” seperti menduduki jabatan negara dan jabatan partai pada waktu bersamaan,” ujarnyanya.
“Dan presiden Jokowi segera tegur Nusron Wahid yang punya double job. Kasih ultimatum mau pilih Kepala BNP2TKI atau pengurus partai Golkar. Atau Nusron wahid mau mengurusi TKI atau ikut ikutan mendukung ahok yang bukan bagian perkerjaan dia sebagai kepala BNP2TKI. Dikasih amanah, malahan tidak dikerjakan. dasar orang yg tidak tahu berterimakasih,” sambungnya. (Mahabbahtaein)
