‘Presiden Perlu Klarifikasi Soal Kasus RS Sumber Waras jika Tak Ingin…’

JAKARTA, LintasParlemen.com – Ketua Departemen Politik DPP Pemuda Perindo Danick Danoko mencurigai ada permainan tingkat tinggi di antara kasus korupsi RS Sumber Waras yang disebut-sebut menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Seperti diberitakan selama ini, kontroversi pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai tanda tanya. Harga beli yang diajukan Pemprov DKI dinilai tidak wajar.

Setelah DPRD DKI Jakarta minta pembelian dibatalkan. Sementara, RS Sumber Waras dan Gubernur DKI Jakarta Ahok menyatakan pembelian tersebut wajar dan prosesnya terang benderang.

“Bagaimana mungkin tidak ada motif dalam korupsi Rumah Sakit Sumber Waras jika ditemukan banyak dokumen pembelian yang fiktif, dibuat back date dll,” kata Danick pada wartawan, Jakarta, Sabtu (25/06/2016).

Menurutnya, Ketua Tim Perumus UU KPK Prof Romli Atmasasmita, berkali-kali menyatakan ada persoalan moral dan kesusilaan dalam kasus Sumber Waras itu. Kata kesusilaan ini, terang Danick, sangat berpeluang berimplikasi pada kondisi politik dalam negeri yang luar biasa.

“Sehingga kasus ini perlu ada forum sebagai klarifikasi Pak Presiden Jokowi soal Rumah Sakit Sumber Waras ini, bisa lewat pengadilan atau forum politik sesuai konstitusi. Statemen saja tidak cukup. Apalagi ada di media sosial yang tersebar menyebutkan, Jokowi bisa saja terlibat dalam kasus ini,” jelasnya.

“Pergub NJOP itu ditandatangani Jokowi dan itu bermasalah dengan audit BPK. Inilah masalah hukum berimplikasi politik karena jabatan Presiden. NJOP yang Pergubnya ditandatangani Jokowi dan sekarang bermasalah dengan korupsi sudah jadi pengetahuan rakyat. Menutup kasus akan sia-sia,” sambungnya.

Ia mencontohkan Ketua DPR RI Setya Novanto lengser dari jabatannya sebagai pimpinan dewan setelah hasil rekamannya meminta saham dengan sebutan ‘Papa Minta Saham’. Jika hal ini tidak diklarifikasi oleh Jokowi bisa saja jabatan Presiden bisa terancam.

“Bukankah Setya Novanto sudah menjadi contoh bagaimana hanya karena sebuah rekaman berindikasi ‘jatah preman’ harus lepas jabatan ketua DPR ? Publik, DPR dan KPK sudah pemegang dokumen Pergub yang ditandatangani Jokowi dan hasil audit BPK yang persoalkan isi Pergub rugikan negara,” tegasnya.

“Persoalan Rumah Sakit Sumber Waras ini bukan soal haters dan lovers, tapi soal indikasi kuat pelanggaran konstitusi Presiden yang mau tidak mau harus diselidiki,” pungkas pemuda dikenal kritis ini. (Mahabbahtaein)