Ekonom UI: Penerbitan Surat Utang Negara Ganggu Kesehatan Fiskal
Ekonom Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim
Jakarta, LintasParlemen.com— Penerbitan Surat Utang (SUN) oleh pemerintah hingga 16 Februari 2016 sebesar Rp135,9 triliun, dengan alasan dimanfaatkan untuk pembiayaan program pembangunan tercantum dalam APBN dikritik oleh Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Rizal Edi Halim.
Rizal menilai, kebijakan pemerintah tersebut yang bertujuan untuk menjaga kondisi ekonomi nasional justru dianggap kurang tepat dan tak akan efektif
“Justru penerbitan surat utang negara secara ekspansif tidak sehat bagi kesehatan fiskal,” katanya,Jumat (19/2/2016) kemarin.
Rizal mengungkapkan, bagi pemerintah jika ingin menjaga keseimbangan Fiskal tidak mesti dengan menerbitkan surat utang.
“Sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah menggenjot penerimaan dan efisiensi belanja agar keseimbangan fiskal terus terjaga,” ungkapnya.
Diakuinya, selama ini pemerintah kurang memperhatikan dua asumsi itu, sehingga tentunya mau tidak mau pemerintah mengambil jalan ‘pintas’ dengan penerbitan surat utang.
“Memang menjadi masalah bagi kesehatan fiskal selama ini, karena kedua pos itu tidak optimal,” ujarnya.
Langkah tersebut, menurut Direktur Eksekutif Lingkar Studi Efokus ini, justru akan menjadi preseden yang kurang baik bagi kesehatan fiskal di masa mendatang.
Apalagi, beber Rizal, penerimaan negara 2015 tidak menggembirakan. Pajak, PNBP, juga dari BUMN tidak maksimal, sementara belanja terus tumbuh.
“Ini yang perlu dikritisi bersama oleh pemerintah, tidak serta merta dengan mudah melakukan penambahan pinjaman, utang kita sudah besar dan pengalaman kita sulit melunasinya,” bebernya.
