Anggota DPR Ini Berang Pasukan TNI Bersenjata ‘Meneror’ Warga!
JAKARTA, LintasParlemen.com – Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati menilai arogansi tentara di negeri harus dihentikan. Karena sejatinya tentara dibayar oleh uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara.
Tanggapan Nurhayati itu menyusul iring-iringan mobil Kodam Siliwangi yang masuk ke Kompleks Perumahaan Angkatan, Darat (KPAD) di Bandung, Jawa Barat, Jum’at (01/06/16) lalu. Sejumlah TNI AD berkeliling mengitari kompleks itu ‘meneror’ rakyat dan telah menciderai amanat Undang – Undang tentang tugas dan wewenang TNI.
Apalagi iring-iringan mobil yang dikomandani kolonel Erlan Budi Hermawan Aslog ini terdiri dari dua mobil truk AD yang berisi tentara yang dilengkapi senjata laras panjang. Kehadiran tentara itu membuat rasa takut bagi warga.
“Bahkan petugas masjid yang membunyikan sirine mendapat bentakan dari aparat TNI Angkatan Darat itu untuk menghentikan sirine yang dibunyikan dari masjid,” kata Nurhayati seperti keterangan tertulisnya, Jakarta, Ahad (03/06/2016).
Politisi PPP ini mengungkapkan, kehadiran para tentara ini untuk mengosongkan rumah yang sebelumnya telah dilayangkan surat himbauan dari Kodam Siliwangi.
“Informasi yang kami terima, warga kompleks KPAD dihadang tim kodam III Siliwangi yang hendak mengusir mereka. Di mana puluhan warga yang tinggal di kompleks Geger Kalong itu menghadang kedatangan sejumlah aparat TNI dari Kodam Siliwangi,” ungkapnya.
Saat itu, tim tentara dipimpin oleh Asisten Logistik Kodam III Siliwangi Herlan dan Asisten Intel Kodam III Siliwangi Joko Suparyoto. Kedatangan keduanya untuk mendata rumah di KPAD Geger Kalong yang akan di tertibkan pada tanggal 19-21 Juli 2016 mendatang.
“Untuk menyelesaikan (sengketa, red) dari rumah negara ini ada timnya yang bernama FKPPN (Forum Komunikasi Penghuni Perumahaan Negara) di koordinator Jabar Gasim,” terangnya.
Berbagai upaya, lanjut Nurhayati, sudah diupayakan untuk diselesaikan dengan hasil kesepakatan DPR RI Komisi I dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Hasil kesepakatan termaktub dalam Moratorium penertiban Rumah Negara.
“Namun, kenyataannya berbeda, moratorium itu dilangar oleh TNI. Dan wajar jika warga masyarakt Bandung sangat kecewa terhadap aparat TNI AD yang dipersenjatai lengkap seperti mau membasmi terorisme saja. Seharusnya sebagai aparat TNI, mereka menghargai hak sipil yang harus dihargai,” jelasnya.
Alasan itu, Nurhayati meminta aparat TNI AD menghentikan upaya penertiban dengan cara militer, apalagi kekerasan yang menakut-nakuti masyarakat di kompleks KPAD itu. (Okky)
