Jika Golkar Ingin Kuat, Ketumnya Tidak Rangkap Jabatan

Jakarta, LintasParlemen.com–Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, menegaskan seharusnya Ketua DPR tidak merangkap jabatan menjadi Ketua Umum Partai Politik, agar partai tersebut dapat menjadi partai yang kuat.

“Golkar harus memberikan contoh kepada partai-partai lain agar Ketua Umum partai tersebut tidak merangkap jabatan baik di eksekutif maupun legislatif,” katanya di tengah diskusi ‘Mau Kemana Golkar?’ di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (21/2).

Selain Adhie Massardi tampil pula tokoh senior Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid.

Adhie Massardi berpendapat sebaiknya Ketua Umum Golkar hanya mengurus partai saja dan tidak merangkap jabatan, apalagi merangkap jabatan sebagai Ketua DPR.

Agar partai tersebut dapat menjadi partai yang kuat dan mampu menyelesaikan masalah-masalah rakyat, maka Ketua Umum Golkar harus berkonsentrasi mengurus partai saja.

Jika Ketua DPR merangkap jabatan sebagai Ketua Umum partai politik maka dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ia berharap agar kasus seperti papa minta saham yang melibatkan ketua DPR tidak terjadi lagi.

“Seharusnya memang Ketua Umum Golkar harus mufaroqoh (terpisah) dari jabatan politik,” katanya.

Hal itu perlu dilakukan agar partai Golkar dapat menjadi partai yang kuat, dan juga untuk menghindari potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan partai politik tertentu.

Adhie Massardi berharap agar Munaslub Golkar nanti diselenggarakan secara demokratis. Sebab jika tidak demokratis dikhawatirkan akan memancing masalah baru, dan memancing timbulnya Munaslub-Munaslub yang lain.

“Jangan sampai Munaslub ini tidak menyelesaikan konflik, jangan sampai malah menjadi bibit baru munculnya konflik yang baru,” katanya.