Lampu Sering Mati, DPR Nilai Mega Proyek 35 Ribu Megawatt Sulit Terwujud
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Hanura Dapil Sulawesi Selatan I Mukhtar Tompo
JENEPONTO, Lintasparlemen.com -Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Hanura Mukhtar Tompo menilai mega proyek 35 ribu megawatt untuk atasi defisit listrik masih sulit terwujud di tahun 2016 ini.
Menurut Tompo, target pemerintah itu sangat jauh dari harapan masyarakat karena alasan politis. Selain alasan itu, Tompo juga menyebutkan bahwa program itu memiliki perencanaan yang belum matang.
Khususnya, terang politisi dari Dapil Sulsel I ini, Program Indonesia Terang yang telah menargetkan ingin mencapai target elektrifikasi 97 persen juga sangat susah terealisasi.
Alasannya, lanjutnya, karena program itu belum merata dilakukan di semua daerah di Indonesia, masih disebagian wilayah saja.
Pernyataan Tompo itu sebagai refleksi atas Pidato Presiden Joko Widodo di sektor energi, terutama menyangkut pengadaan listrik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08/2016) lalu.
“Dari penyataan Presiden itu belum ada jaminan atau spirit untuk mewujudkan. Dan saya berharap Presiden urun rembuk dulu bersama-sama dengan kementerian ESDM dan PLN untuk mematangkan dulu rencana ini. Jangan sampai langkah untuk rakyat sangat gegabah membuat planing untuk Indonesia terang,” terang saat dihubungi Lintasparlemen.com, Jeneponto, Ahad (21/08/2016).
Tompo berpendapat, pemerintah ingin membangun proyek 35 ribu Mw karena untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah sudah mulai menipis.
Namun persoalannya, di kementerian ESDM dan PLN sulit terwujud, karena masih ada persoalan politis di internal kabinet soal ini. Di mana antar-menteri termasuk PLN masih silang pendapat soal kebijakan ini.
“Makanya Presiden perlu turun tangan menyelesaikan masalah ini segera. Pemerintah berat merealisasikan ini. Dan, kalau tidak terwujud, yang malu kita semua, termasuk DPR. Kalau kabinetnya tidak kompak soal proyek ini, kita hanya bermimpi saja tanpa ada kerja konkrit. Apalagi kalau kementerian teknis dan PLN mengatakan tidak bisa, mau bagaimana lagi kita di DPR,” tanya mantan anggota DPRD Provinsi Sulsel ini.
“Kami sendiri di Komisi VII sudah sering mengkritisi soal proyek ini. Kawan-kawan di Komisi VII DPR sangat berharap Menteri ESDM yang baru ini bisa bahas ini. Tapi, baru 20 hari menjabat sudah dicopot karena masalah kewarganegaraan ganda,” sambungnya. (HMS)
