‘Wong Cilik harus jadi Prioritas Pembangunan’
Sjafrie Sjamsoeddin saat menyampaikan orasi pada Milad ke-18 di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/08/2016) kemarin. (foto: LMJ)
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Seperti diberitakan serapan anggaran APBD DKI 2016 sampai Agustus 2016 ini daya serapnya baru 38 persen. Sehingga hal tersebut menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan ini.
Sesuai pengakuan Reydomizar Moenik Dirjen Keungan Daerah Kemendagri, rendahnya daya serap anggaran DKI Jakarta karena masih sebatas belanja pegawai. Namun minim untuk belanja jasa dan infrastruktur di Pemerintahan Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta.
Mengetahui kondisi Pemprov DKI seperti itu, bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta Sjafrie Sjamsoeddin angkat suara. Menurut Sjarief yang juga Jenderal Purnawirawan bintang tiga ini bahwa hal ini bisa dampak dan yang berimbas pada pembangunan infrastruktur. Sehingga upaya peningkatan kesejahteraan warga golongan menengah bawah pun terbilang mandek, nyaris tidak berjalan.
“Jika pemerintahan ingin mensejahterakan rakyat daan masyarakat bisa hidup yang aman, damai dan adil, seluruh kebijakan pemerintahan itu harus pada wong cilik, bukan berpihak pada kaum elit,” kata Sjafrie pada Lintasparlemen.com di Jakarta, Selasa (30/08/2016).
Mantan Wakil Menteri Pertahanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, penyerapan APBD yang tinggi merupakan salah satu barometer sebuah kepemimpinan itu bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat.
Sjafrie meminta masyarakat Jakarta dan penguasa di Pemprov DKI Jakarta mencontohi atau meneladani para pendiri founding fathers bangsa. Para pemangku kepentingan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi apalagi golongan
“Seperti kita ketahui bahwa pendiri bangsa kita dahulu, mereka sangat mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok ataupun golongan. Tapi sekarang kita bisa lihat para pemegang tanggungjawab atau amanah rakyat tidak amanah lagi, tidak lagi berasas pada unsur berkeadilan,” ujar mantan Wakil Menteri Pertahanan ini. (JAR)
