Polda dan Gubernur Bali Diminta Netral Selesaikan Penolakan Rakyat Bangun Reklamasi Teluk Benoa
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Setara Institute sekaligus Koordinator ForBali Hendardi mengatakan, gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa adalah cara rakyat menolak kebijakan pemerintah yang tidak memberikan dampak positif bagi rakyat.
“Gerakan kita ini adalah gerakan rakyat. Kita menolak reklamasi Teluk Benoa katena kebijakan itu tak memberi keuntungan sedikit pun, bahkan justru berpotensi membahayakan lingkungan hidup dan dampak sosial ikutan,” kata Hendardi menyampaikan tuntutannya, Jakarta, Senin (05/09/2016).
Menurutnya, pegiat dan masyarakat pendukung ForBALI, yang sudah empat tahun menolak reklamasi saat ini menghadapi berbagai tuduhan yang dihembuskan oleh sejumlah masyarakat. Termasuk juga fitnah diterima pihak yang menolak reklamasi itu dari anggota DPRD Bali, dan juga Gubernur Bali Made Pangku Mastika.
“Dalam rencana reklamasi, resistensi para pejabat Bali pada ForBALI lebih menunjukkan ketundukkan para penyelenggara pemerintah daerah pada kehendak pengusaha yang ekspansif mengeksploitasi Bali,” jelasnya.
Ia menyampaikan, pelaporan atas I Wayan Suardana (Gendo) atas tuduhan penyebaran kebencian atas dasar ras dan tuduhan penghinaan bendera Merah Putih pada aksi 25 Agustus lalu terhadap pendukung ForBALI, merupakan cara primitif dan tidak rasional yang ditujukan untuk membungkam penolakan warga sipil.
“Para pejabat daerah yang seharusnya menjadi katalisator yang netral dalam isu reklamasi. Tapi ini justru lebih memilih berhadapan dengan warganya sendiri, termasuk menggunakan berbagai cara,” terang Hendardi.
Karena itu, ia meminta Polda Bali sebagai institusi penegak hukum melihat persoalan hukum yang lahir dari gerakan penolakan reklamasi ini secara jernih. Melihat titik persoalannya secara netral.
“Polda Bali harus menjadi penengah yang adil, tidak terbawa arus pro dan kontra, tetapi melihat detail motivasi dari pelaporan atas Gendo dan tuduhan merendahkan bendera Merah Putih, yang bisa jadi akan berujung pada pelaporan terhadap polisi,” tegasnya.
“Warga Bali telah memperoleh gambaran utuh tentang sosok Gubernur dan salah satu wakil rakyatnya. Kepada siapa sebenarnya mereka bekerja,” sambungnya. (Panji)
