Din Syamsuddin Minta Jokowi-JK Tak Ikut Mendukung Paslon di Pilgub DKI
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Umum PP Muhammadiyah selama dua periode Din Syamsuddin mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersikap netral selama penyelenggaeaan Pilkada DKI Jakarta.
Kedua pemimpin tertinggi di republik ini diminta kebijaksanaannya dalam mengambil sikap politik menjelang Pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang. Jangan terlibat politik ‘mendukung’ salah satu calon menjelang Pilkada DKI. Jokowi-JK diminta oleh Din Syamsuddin sebagai pihak penyeimbang nan netral.
Menurut Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini berharap Jokowi-JK tidak memberikan atau ‘menggadaikan’ pilihan politiknya terhadap salah satu dari tiga pasangan calon pemimpin DKI yang ada. Karena hal itu justru berdampak negatif bagi suasana politik di Indonesia.
“Pada Pilkada DKI, saya berarap ada pihak yang menjadi penengah. Yakni khususnya Jokowi dan JK harus jadi kekuatan yang menengahi. Saya lihat yang satu ke sana yang satu ke sini, semua berpihak. Bagi saya itu bahaya bagi situasi negara saat ini,” terang Din pada Lintasparlemen.com, Jakarta, Sabtu (01/10/2016).
Pada Pilkada DKI Jakarta ada tiga pasangan bakal calon yang mendaftar ke KPU yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat didukung koalisi PDIP, Golkar, Hanura dan Nasdem. Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni diusung PD, PPP, PKB dan PAN. Sementara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno diusung dua partai Gerindra dan PKS.
Menurut Din, pergantian kepemimpinan di daerah, termasuk di DKI Jakarta harus terbebas dari isu suku, agama dan ras (SARA). Karena, lanjut Din, isu SARA berbahaya bagi demokrasi dan keutuhan kedaulatan sebuah negara.
Din pun meminta para tim sukses yang tergabung dari tiga pasangan pendukung untuk tidak melakukan kampanye negatif yang menjadi propaganda di tengah masyarakat. Justru hal itu malah membuat suasana tak kondusif di masyarakat.
“Kita menginginkan para pasangan calon yang maju di Pilkada justru berkewajiban menampilkan program berkualitas, bukan menghasut apalagi memprovokasi. Apalagi Pilkada DKI Jakarta menjadi perhatian nasional,” terangnya.
Bukan itu saja, para sponsor alias ‘donatur’ ketiga calon gubernur DKI Jakarta itu tak memainkan isu-isu SARA yang bisa mencederai suasana berjalannya proses demokratisasi di Indonesia.
“Cara politik yang tak sehat harus segera dihentikan. Yang pertama harus menjadi teladan oleh pasangan calon, dan semua harus menyampaikan visi misi yang berkualitas memajukan DKI Jakarta yang lebih baik. Dan kedua oleh sponsor di belakang (para calon),” terangnya. (HMS)
