Bahrum Daido Sebut Pengelolaan Pelabuhan Tidak Profesional Sebab Dwell Time Bermasalah
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat asal Dapil Sulawesi Selatan III Bahrum Daido
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Bahrum Daido mengungkapkan bahwa semua pihak yang berkepentingan harus duduk bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.
Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah dibuat marah oleh durasi bongkar muat barang atau dwell time di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Termasuk saat mengunjungi Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, yang masih tidak memberikan pelayanan yang efektif bahkan masih jauh dari harapan.
Alasan itu juga Bahrum menjelaskan bahwa pihaknya meminta pengelola pelabuhan yang ada di Indonesia bekerja lebih sinerji dan komprehensif, tidak melihat persoalan dwell time tidak secara parsial.
“Oleh karena itu, untuk membuat suatu pelabuhan di Indonesia agar lebih baik atau memadai, semua jajaran yang bekerja di pelabuhan itu, dan semua institusi harus melihat persoalan ini lebih komprehensif. Untuk membahas persoalan ini agar segera dapat dibenahi, semua harus duduk bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di pelabuhan,” ujar Bahrum saat di hubungi Lintasparlemen.com, Senin (10/10/2016).
Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II ini menilai usai mengunjungi pelabuhan di beberapa pelabuhan di Indonesia, dari pola kerja di sejumlah pelabuhan di Indonesia masih adanya tumpang tindih dalam menjalankan operasional pelabuhan.
Pola kerja yang diterapkan di pelebuhan tesebut, terangnya, belum terlihat secara spesifik di wilayah kerja lembaga masing-masing. Bahrum mencontohkan, seperti dalam kanjungannya, ia menemukan adanya ketidak-jelasan dari wilayah kerja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, wilayah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota dan Kabupaten, termasuk Otoritas Pelabuhan termasuk Pelindo III.
“Saya melihanya, andai mereka bekerja secara manajerial yang baik maka seluruh instansi bekerja dengan berkoordinasi secara komprehensif. Dan Insya Allah hasilnya tidak seperti ini, makanya kita ingin segera semua dibenahi segera. Sehingga kita bisa memakai semua fasilitas yang ada dengan baik di pelabuhan,” ujar mantan Bupati Luwu, Sulawesi Selatan ini.
Ia menyayangkan kinerja pelabuhan yang ada di Indonesia belum bisa membenahi diri secepatnya. Padahal, saat ini sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menuntut lebih professional dan lebih progresif dalam menangani berbagai persoalan di pelabuhan.
“Harapan kami, semua pihak terkait untuk segera memperbaiki diri, apalagi saat ini sudah memasuki MEA. Di mana kita dituntut lebih lebih baik dan memiliki pelayanan yang professional,” pungkasnya. (HMS)
