DPR Ingatkan Pemerintah Daerah: Jangan Main-main dengan Rakyat !!!
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PPP Elviana
JAMBI, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi XI DPR RI Elviana mengkritisi sikap keras atas pernyataan Pejabat (PJ) Bupati Tebo, Jambi Agus Sunaryo. Agus telah mengungkapkan bahwa Kabupaten Tebo berada pada urutan ke empat soal kemakmuran di Provinsi Jambi.
Hal itu disampaikan Agus atas pernyataannya soal tingkat kemakmuran yang disampaikan pada Paripurna HUT kabupaten Tebo. Menurut Elvi, pernyataannya itu mengada-ada dan tidak realistis.
Saat dikonfimasi via phone, Elviana dengan tegas menghimbau kepada masyarakat Jambi untuk tidak tertipu dengan statemen itu.
“Masyarakat Jambi jangan mau ditipu dengan angka statistik yang dibacakan PJ Bupati itu. Karena angka-angka itu tidak sesuai dengan fakta ada di masyarakat,” kata Elviana, Jambi, Sabtu (14/10/2016).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Dapil Jambi ini terus berjuang dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menganalisa kabupaten Tebo sesuai dengan angka dan kondisi sebenarnya.
“Seandainya Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Merangin ditempatkan di urutan 1, 2 dan 3 daerah makmur di Provinsi Jambi, lalu apa mungkin Tebo lebih sejahtera dari kabupaten lain seperti Sarolangun serta Kerinci yang lumbung beras, maupun Muaro Jambi yang daerah tambang serta sawit,” paparnya.
Politisi yang sebelumnya Anggota DPR RI Komisi X DPR ini rela pindah ke Komisi XI DPR yang membidangi perbankan keuangan demi untuk mengangkat ekonomi masyarakat Jambi.
Karena itu, ia mendesak pemerintah kabupaten Tebo agar jujur kepada masyarakat tentang kondisi kemakmuran daerahnya, dan bicara apa adanya sesuai fakta.
“Berapa banyak desa di seberang Sungai Batanghari yang tidak memiliki listrik yang cukup dan air bersih. Ke mana-mana mereka mesti naik pompong setiap hari, apa itu yang dibilang makmur,” keluhnya.
Selain itu, Elviana juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilai acuh terhadap nasib masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan Padang Lamo, Tebo.
“Kondisi jalan depan rumah mereka hanya jadi bahan pemanis rayuan kampanye semua calon kepala daerah yang mau minta dukungan kepada rakyat disana,” sindir Elviana
Ia berharap, agar pemerintah tidak lempar tanggung jawab terkait perbaikan jalan sepanjang jalur di Tebo. Misalnya dengan menyebut jalan itu sebagai kewenangan Provinsi mengingat statusnya jalan provinsi.
“Kan Bupati bisa melobi ke Gubernur atau anggota DPRD Provinsi dapil Bungo-Tebo untuk pembangunan jalan tersebut,” terangnya.
Elviana juga menyesalkan keputusan pemerintah untuk membangun Masjid Agung yang megah, sementara infrastruktur masih banyak yang belum mendapat perhatian.
“Ini harus dijelaskan. Membangun masjid ini menghabiskan dana hampir Rp 100 miliar, sementara infrastruktur masih banyak yang rusak,” pungkasnya. (Panji)
