Ini Usulan DPR untuk Capai Swasembada Pangan di Indonesia
Anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja menyadari betul kondisi Indonesia saat ini sangat berat. Khusus jika melihat dari tugas yang akan diemban di bawah koordinasi kerja Kementerian Pertanian.
Menurut Sjachrani, tantangan berat itu akibat dari persoalan anggaran dari pemerintah yang tidak mendukung sejumlah program mewujudkan swasembada pangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Padahal sebelumnya, kita sudah sepakat mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia tercapai segera sesuai target yang telah ditentukan. Dan Pemerintah seharusnya sudah punya ukuran jelas bagaimana mewujudkan swasembada pangan menuju kedaulatan pangan itu,” kata Sjachrani pada Lintasparlemen.com, Jakarta, Ahad (15/10/2016).
Politisi Gerindra itu menyampaikan, jika pemerintah ingin menciptakan kedaulatan pangan di Indonesia. Terlebih dahulu Pemerintah harus memiliki peta lahan yang ada, dan termasuk juga berapa jumlah petani per wilayah untuk memetakan potensi dan tantangan dunia pertanian di Indonesia.
“Karena itu, jika kita ingin mencapai kedaulatan pangan, kita harus tahu seberapa benar luas lahan yang harus kita miliki, berapa jumlah petani yang melaksanakan pertanian itu. Dan termasuk juga masalah kebutuhan peralatan pertanian sebagai sarana pendukung program pemerintah,” jelas Sjachrani.
Jika sudah ada data standarnya, sambung politisi Bugis-Makassar asal Dapil Kalimantan Selatan II ini, maka segala sesuatunya akan bisa dihitung untuk mencapai swasembada atau kedaulatan pangan di Indonesia.
“Oleh karena itu, kita perlu ada tolak ukur tentang itu sebagai pegangan Kementerian Pertanian. Jika itu sudah tercapai, maka kita tinggal meningkatkan hasil pangan di daerah luar pulau Jawa. Sebab untuk hasil tanaman padi diluar Jawa masih pada angka tertinggi, sekitar 5 ton per hektar,” sambungnya.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf (JK) Kalla mengaku bahwa kebijakan ekonomi pemerintah masih belum tercapai khususnya dalam menekan harga pangan sehingga belum mencapai swasembada pangan.
Namun JK mengaku, saat ini pihaknya di pemerintahan tetap optimis di masa akan datang dengan membuat program untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia dengan target yang telah dibuat.
“Ya bukan parsial tetapi ada target-taget yang belum dicapai. Salah satunya memang swasembada pangan itu masih belum dicapai. Dalam artian masih mengimpor bahan pangan. Oleh karena itu lah maka salah satu yang program pemerintah ialah menggenjot kebutuhan dasar pangan,” kata JK, Jumat, Jakarta, (07/10/2016) seperti dikutip dari detik.com. (HMS)
