Din Tak Terima Jokowi Sebut Ada Aktor Kericuhan Demo 4 November
Din Syamsuddin (tengah) saat memimpin Sidang ACRP di Parlemen Jepang
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin tidak terima dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa ada aktor politik di balik aksi damai 4 November yang berakhir ricuh tersebut.
Menurut Din, kericuhan ini patut terjadi kapan pun di mana pun. Karena ada provokator dan bukan karena reaksi dari peserta demonstran terhadap keputusan yang dicapai pada hari itu.
“Statement seperti ini (adanya aktor politik) normatif. Juga tidak menyelesaikan masalah bahkan menimbulkan masalah baru. Karena ada tuduhan kepada pihak tertentu yang tidak jelas,” ujar Din Syamsuddin seperti dikutip oleh Republika, Sabtu (05/11/2016) kemarin.
Din menegaskan, jika Presiden mengetahui hal tersebut terkait adanya aktor politik provokatif di balik kerusuhan itu sebaiknya ditangkap saja langsung. Dan tidak mengeluarkan pernyataan seolah mencari kambing hitam dengan membuat makin gaduh situasi politik dalam negeri
Menurut Mantan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, pernyataan Presiden dinilai tidak bijak dalam memecahkan masalah. Akibat pernyataan itu, banyak pihak yang mengaitkan aksi demonstran dengan peristiwa politik di luar persoalan utamanya, yakni Penistaan Agama.
”Pernyataan Presiden juga terkesan mengalihkan perhatian dari tuntutan demonstran itu sendiri yang meminta adanya penegakan hukum kepada Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama,” ujarnya.
Selain itu, Din juga mengaku kecewa dengan sikap Presiden yang sejak awal tidak berniat baik menemui perwakilan demonstran. Padahal tuntutan demonstran sangat substantif dan proporsional.
“Beliau justru pergi dan mengeluarkan kesan mengabaikan demonstrasi. Itu menurut saya tidak bijak,” terangnya.
Alasan bahwa Presiden tidak bisa kembali ke istana karena kondisi lalu lintas yang tidak memungkinkan juga tidak bisa dipercaya. Malah menurutnya, untuk seorang presiden kondisi lalu lintas bukan menjadi persoalan yang besar. Bahkan Presiden dapat menggunakan helikopter jika diperlukan.
”Seharusnya, jika presiden sudah mengetahui akan ada kemacetan akibat demonstrasi, seharusnya sejak awal tidak pergi meninggalkan istana,” ungkap Din mengingatkan.
Dengan sikap Presiden yang seperti ini, jelas Din, blusukan yang dilakukan selama ini terkesan semu dan hanya pencitraan belaka, bukan untuk mencari solusi apalagi mendengar keinginan rakyatnya.
”Seharusnya presiden dapat memanfaatkan kesempatan aksi damai untuk dapat blusukan ke demonstran. Dan berdialog dengan perwakilan,” harap Din.
Karena itu, sikap Presiden juga menimbulkan ketidakadilan bagi umat Islam. Presiden bersedia menemui pelaku penyerangan Tolikara di Istana beberapa waktu lalu namun tidak menemui para demonstran yang menyampaikan aspirasi dengan damai dan tenang. Dikhawatirkan sikap yang ditunjukan presiden ini menimbulkan kekecewaan bagi massa demonstran.
“Sebenarnya, jika beliau datang akan selesai dan bagus untuk masalah ini. Tapi kan ini sudah lewat dan jangan pula beralibi dengan argumen-argumen yang nggak bisa kita percayai,” kata Din menambahkan. (Sumber: Republika)
