Pemerintah Harus Tindak Tegas Penistaan Agama

Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)

Dari pengalaman demo besar 4 November2016 lalu, Pemerintah harusnya paham bahwa masalah penistaan agama tidak dapat didiamkan, tetapi harus diambil langkah hukum yang tegas.

Pemerintah tidak boleh terkesan melindungi seseorang yang diduga menistakan agama. Jika didiamkan, kegiatan itu makin marak, agama dilecehkan seenaknya seperti terlihat di media sosial akhir-akhir ini.

Persoalan agama itu adalah persoalan sensitif yang dapat memicu pergolakan sosial dan politik di negara kita. Di negara lain mungkin tidak. Persoalan agama tidak bisa dibarter dengan kepentingan politik sesaat jenis apapun, karena dapat berakibat fatal yakni terpecah-belahnya kita sebagai sebuah bangsa.

Demo besar tidak akan terjadi jika sejak awal penegak hukum mengambil langkah hukum yg tegas terhadap Ahok. Namun, aparat seperti tidak berdaya karena Ahok terkesan dilindungi Presiden RI Joko Widodo.

Para pendemo dan umat Islam sejak awal ingin demo damai. Janji Jokowi akan menindak tegas Ahok dan beliau akan tetap di istana, menerima dengan baik wakil-wakil demonstran, akhirnya buyar karena Presiden pergi ke Cengkareng untuk susuatu yang tidak begitu penting. Wapres Kalla yang akhirnya menerima wakil demonstrans, tak cukup memuaskan.

Akhirnya sebagian pendemo tetap bertahan untuk bertemu Presiden. Namun itu tidak terjadi sampai pagi ini 5/11/2016. Padahal, rusuh sudah terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta. Presiden yang dicitrakan dekat dengan rakyat, disaat yg genting justru menghindar dari rakyatnya sendiri.

Janji Kalla untuk tuntaskan penyelidikan dugaan penistaan agama oleh Ahok selama 2 minggu, dinilai cukup lama. Dalam dua minggu ini berbagai hal tak terduga bisa saja terjadi. Pemerintah harus mempercepat proses ini. Jika tidak ada langkah nyata, demo lebih besar bukan mustahil akan terjadi.

Jika Pemerintah bertindak tegas terhadap siapa saja yang menista agama, Pemerintah telah membuat tenteram hati rakyat yang rata-rata kuat perasaan keagamannya. Citra dan wibawa pemerintah akan naik. Tapi jika lalai, citra dan wibawa pemerintah akan terus merosot.

Konfrensi pers Presiden Jokowi tadi malam tidaklah mengena dengan inti persoalan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Walau dalam setiap peristiwa sangatlah mungkin akan ada pihak-pihak yang bermain menangguk udang di air keruh, namun mengungkap hal ini ke publik yg awam, bukanlah langkah yg bijak.

Pemerintah dinilai hanya membelokkan persoalan mencari kambing hitam, sementara inti persoalan tak tersentuh dan tak tertangani. Secara umum, Presiden nampak kurang bijak dan kurang tepat menangani dugaan penistaan agama ini.

Presiden Jokowi dan para pembantunya mempunyai waktu yg terbatas untuk mengatasi keadaan pasca demo besar 4 November. Walau pagi subuh ini Habib Rizik sudah berpidato mengarahkan agar peserta demo pulang ke rumah masing-masing, namun keadaan mencekam belumlah reda.

Dari sebelum maupun ketika demo terjadi kemarin, keadaan sudah dapat dibaca. Jika Pemerintah salah ambil kebijakan, rasa tidak puas penanganan penistaan agama bisa berujung pada desakan untuk memakzulkan Presiden.

Saya sudah ingatkan hal ini dua minggu yang lalu. Presiden Jokowi harus berhati-hati betul menangani keadaan dan jangan lari menghindar dari masalah yang sudah ada di depan mata. (Selesai)