DPR Sebut Aksi 212 Model Demo Pancasila
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat I, Sodik Mudjahid foto: dpr.go.id
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid angkat suara soal “Aksi Bela Islam III 212 Yang Super Damai”. Menurut Sodik aksi yang selayaknya disebut doa dan dzikir tersebut sebagai kado terindah dari umat Islam Indonesia bagi bangsa ini.
“Umat Islam kembali memberi kado kepada NKRI: sebuah model demo PANCASILA yakni demo yang religi, diisi ibadah, damai, bermoral tinggi, saling menghargai antara pendemo dan aparat keamanan,” kata Sodik pada lintasparlemen.com, Jakarta, Jumat (02/12/2016) kemarin.
“Mereka saling bantu antara pendemo dan masyarakat, dengan tetap bisa menyampaikan misi serta konten demo dengan gamblang yakni tuntutan penegakan hukum yang adil yang disampaikan dalam bentuk khutbah oleh Habib Rizqi pemimpin tertinggi aksi tanpa nunsa provokasi,” sambung Sodik.
Politisi Gerindra asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I ini, berharap agar aksi yang diprediksi diikuti 7 juta orang ini diharapkan menjadi model demo-demo kedepan di wilayah hukum negara NKRI.
“Hal ini tercapai karena kedewasaan para pemimpin aksi serta perubahan pendekatan aparat keamanan dalam mengantisipasi demo. Semua umat beragama di Indonesia mempunyai potensi dan kemampuan untuk menggelar demo Pancasila ini jika aparat keamanan melakukan pendekatah yang tepat,” jelasnya.
Sodik yang juga alumni aktivis HMI dan PII ini mengungkapkan, akan tetapi kado model demo yang indah ini akan berubah 180 derajat jika para pendemo merasakan adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam proses hukum tersangka peleceh agama Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok ini.
“Aparat keamanan kita dituntut mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang perilaku bangsa ini baik suku per suku atau agama per agama agar aparat bisa memahami lebih baik cara mereka mengeksperikan aspirasinya. Sehingga tidak melakukan kebijakan dan tindakan yang salah seperti yang terjadi sebelum aksi 4 November dan jelang aksi 2 Desember yang sempat membawa ketegangan sebelum ahirnya terjadi kesepakatan,” paparnya.
Alasan itu, ia meminta pihak penegak hukum mendengarkan aspirasi masyarakat supaya ke depannya tak ada lagi aksi unjuk rasa yang serupa dan sangat menyita energi. Bahkan mengganggu roda ekonomi dan pemerintahan dengan membludaknya massa yang membuat macet di mana-mana.
“Kita berharap ke depannya, penegakan hukum berjalan sangat adil kepada semua pihak sehingga tidak perlu tekanan berupa demo walo demo super damai yang tetap menyita enerji bangsa,” pungkasnya. (HMS)
