Jelang Munas Golkar, Firman Soebagyo Minta Kader Awasi Proses Munas Berjalan Demokratis

JAKARTA, LintasParlemen.Com – Penolakan Nurdin Halid sebagai Ketua Steering Committe (SC) Munas Golkar hingga saat ini terus menggelinding kuat. Apa alasannya?

Menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI Firman Subagyo, makin kuatnya penolakan itu karena track record Nurdin Khalid selama ini masih dipertanyakan.

Khusus soal Munas Golkar, Nurdin Khalid dinilai memiliki netralitas yang “rapuh”, atau dipertanyakan. Hal itu mengacu pada pengalaman saat Munas Bali beberapa tahun lalu.

Karena itu, Wakil Ketua Baleg DPR ini, mempertanyakan sikap sebagian pengurus Golkar daerah yang mengusulkan atau menunjuk Nurdin Khalid sebagai Ketua SC Munas Golkar.

“Teman-teman Golkar daerah ini sangat khawatir (Nurdin Khalid sebagai Ketua SC, red) karena bisa menimbulkan traumatic. Aspirasi dari teman-teman itu jangan sampai Pak Nurdin membuat skenario-skenario seperti di Munas Bali. Akhirnya proses demokrasi tidak berjalan lagi,” kata Firman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (01/03) kemarin.

Karena itu, Firman meminta Nurdin bersikap netral dan bisa lepas dari kepentingan untuk menyelamatkan Golkar. Sehingga di Munas Golkar kali ini, tak ada lagi intervensi pemaksaan yang bisa merusak kualitas Munas ini.

Bagaimana sikap Firman Soebagyo bila Nurdin tetap terpilih menjadi Ketua SC pada rapat pleno hari ini, Rabu (02/03)?

Selain siap mengawal Munas hingga akhir, Firman juga meminta kader Golkar lainnya untuk mengawal Munas Golkar hingga selesai agar pelaksanaan berjalan demokratis.

“Tugas kita harus mengawal siapapun itu nanti Ketua SC dan OC. Itu harapan kami agar netral dan Munas berjalan demokratis. Pak Nurdin kan sudah menyampaikan akan menjalankan transparan, demokratis, netral. Ini yang harus dibuktikan pada Pak Nurdin untuk netral,” tantangnya. (SCA)