DPR Sebut Kinerjanya Mirip Peribahasa, ‘Karena Nila Setitik, Rusak Susu Sebelanga’
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam mengungkapkan bahwa keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan hal yang sangat diperlukan dan penting untuk kerlangsungan demokrasi Indonesia.
Menurut Ridwan, tanpa lembaga parlemen sebagai penyeimbang atau pengawas bagi kinerja eksekutif di Indonesia, maka kemajuan di dalam negeri dan dunia internasional sulit terwujud.
Hal itu juga disampaikan Ridwan saat mengisi sekolah legislatif bagi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu.
“Seperti diketahui, DPR RI itu memiliki tiga fungsi sebagai pengawasan, legislasi dan penganggaran. Oleh karena itu, dari tiga fungsi ini, kita lihat bahwa tanpa lembaga legislatif Indonesia tak berjalan sempurna sesuai cita-cita kemerdekaan NKRI,” kata Ridwan pada lintasparlemen.com, Malang, Senin (26/12/2016) kemarin.
“Adalah lembaga legislatif ini memiliki peran penting yang sangat strategis dalam jalannya roda pemerintahan. Jika media mencitrakan negatif itu hak mereka, tapi kami sebagai wakil rakyat terus berjuang agar masyarakat bisa hidup sejahtera melalui fungsi-fungsi kami di negeri ini,” sambung Ridwan
yang juga legislator asal Malang Raya ini.
Ridwan memaklumu sikap sejumlah media dan masyarakat, beberapa bulan terakhir ini yang memandang negatif perilaku anggota dewan karena terseret kasus korupsi. Meski tak bisa ditampik, masih ada yang memandang DPR lebih positif karena menilai peran dan tugasnya sangat amat penting dan vital bagi bangsa ini.
“Sejujurnya ingin saya sampaikan bahwa dari 560 anggota DPR RI yang ada di Senayan, hanya 10 persen yang berkelakuan buruk, tidak semuanya jelek. Apa yang disampaikan buruk karena hipnotis media yang kerap menyudutkan kinerja DPR RI. Ini Mirip pribahasa, “Karena nila setitik, rusak susu sebelanga,” terangnya.
Alasan itu, Ridwan berharap ke depannya ada upaya ijtihad untuk melakukan pembenahan terhadap lembaga DPR RI dengan beberapa cara. Termasuk di antaranya adalah sistem rekrutmen kader dari partai politik untuk menjadi anggota dewan yang baik serta terukur berdasarkan kompetensi dan pengabdian.
“Sangat wajar ada ide bahwa, proses rekrutmen kader partai politik untuk didistribusikan sebagai Anggota DPR harus fokus pada kinerjanya dan yang terpenting adalah adanya transparansi di lembaga DPR RI itu sendiri,” pungkasnya. (HMS)
