Pelantikan Eselon III dan IV di Pangkep Terkesan Bagi-bagi ‘Kue Pilkada’
foto ilustrasi
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah digelar di Indonesia untuk menghadirkan pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana jika pelantikan pejabat eselon III dan IV di sebuah kabupaten sarat akan ‘bagi-bagi kue’ hasil Pilkada?
Hal itu bisa dilihat dari malam pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintahan di Pangkep, Sulawesi Selatan, Rabu (4/1/2017). Seperti diberitakan fajar, saat pelantikan di ruang pola kantor bupati Pangkep, kacau balau. Begitu media lokal itu mewartakan.
Padahal, ratusan calon pejabat yang sedianya akan dilantik terpaksa gigit jari, tak ada pengukuhan seperti dijanjikan Bupati. Bukan itu saja, saking mirisnya bagi mereka yang akan dilantik hanya duduk melantai di dalam ruangan ruangan yang penuh sesak itu. Apa tidak ada manajemen protokolan? Entahlah.
Bukan itu saja, 800 calon pejabat yang dijanjikan akan dilantik terpaksa jas mereka lepas lengkap dengan dasi sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Bupati yang memenangkan pilkada serentak 2015 lalu.
Dari 800 calon pejabat yang dijanjikan akan dikukuhkan, hanya sekitar 100-an yang sempat disebut namanya. Yang lain ke mana? Padahal mereka awalnya ditelpon untuk dilantik, tentu atas sepengetahuan keluarga yang menyiapkan segalanya. Termasuk jas, dasi, celana hingga kendaraan ditumpangi. Sunggu kecewa aparatur negara kita malam itu.
“Ternyata tidak ada nama. Ada juga teman sudah dibuatkan SK, ternyata di-non-job. Macam-macamlah ulah. Ini bentuk kekacauan dari Badan Kepegawaian Daerah Pangkep,” kata seorang pegawai yang mengenakan jas lengkap dengan dasi yang mengungkapkan kekecewaannya.
Ia mengaku dirinya ditelpon oleh staf BKD Kabupaten Pangkep sebagai rencana promosi. Namun, harapan itu pupus ditelan ‘janji palsu’ mereka yang tak bertanggungjawab. “Eh, ternyata tidak ada disebutkan,” ujarnya.
Mirisnya lagi, dari sekian nama yang diundang untuk dilantik tapi hanya mereka-mereka ‘kroni’ alias orang dekat bupati yang dilantik seperti Kabag Umum Idris Sira menggeser Askur yang non-job, nama camat Kabag Pembangunan Burhanuddin menggeser Idris yang non-job juga. Amiruddin adalan mantan Camat Minasatene, diplot sebagai Sekretaris Kepala Pemadam Kebakaran.
Menurut infirmasi, kacaunya mutasi di Pemkab Pangkep di antaranya disebabkan karena tidak dilibatkannya Baperjakat dalam pengambilan keputusan. Bahkan informasi yang beredar, intervensi saudara bupati dan ketua DPRD setempat sangat kuat untuk menentukan posisi di jabatan-jabatan tertentu. Bagaimana nasib bangsa ini ke depannya kalau begini?
Aroma politis bagi-bagi kekuasaan makin merebak. Di mana calon pejabat yang berpotensial dengan kapasitas SDM mumpuni hanya bisa mengelus dada karena tidak memiliki dukungan pada pilkada lalu. Bahayanya lagi, dari informasi di BKD Pangkep menyebut bahwa bongkar pasang pejabat itu sangat kental dengan kekerabatan.
“Para tim sukses di pilkada juga disebut punya kans yang kuat untuk menentukan calon pejabat,” begitu yang disampaikan media lokal itu.
Yang disayangkan, Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid, pada pelantikan semalam hanya menyampaikan bahwa mereka yang dilantik hanya yang bersyarat. Dan kata bersyarat ini penuh tanda tanya.
“Banyak SKPD lowong dan bertambah sesuai PP nomor 18 yang baru dan itu sudah diisi. Tolong kalian yang diamanahi ini tanggung jawab atas apa yang kalian terima dan jadilah sahabat yang baik untuk saya,” kata Syamsuddin.
Ketua DPD II Golkar Pangkep ini menyampaikan, pelantikan ini atas perintah UU dan peraturan pemerintah untuk melengkapi organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru.
“Itu hanya kendala tehnis, ada ratusan nama yang mau dilantik, kalau disebut semua akan lama sementara kita lihat waktunya sangat mepet, sementara batas akhir sampai pukul 00.00 hari ini,” jelas Syamsuddin menyampaikan alasan kacaunya pelantikan.
”Nama-nama yang terdapat dalam SK tidak akan berubah, langsung ditangani oleh pak wakil bupati. Saya tidak mau salah pilih, mereka itu orang-orang yang dianggap mampu menjalankan amanah dan menyukseskan program pemerintah yang pro rakyat,” sambungnya.
Ia juga membantah, pelantikan pejabat di lingkungan pemerintahannya beserta penyusunan penempatan tidak ada hubungannya dengan urusan politik bagi-bagi kekuasaan.
”Berdasarkan survei lalu, kurang dari 20 persen PNS yang memilih pasangan Syamsuddin-Syahban, tapi yang dilantik hari ini lebih dari itu, artinya tidak ada aroma politik, saya mau orang-orang yang dilantik adalah yang terbaik,” pungkasnya. (sah/arf).
Sumber: UPEKS
