Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Negara Hancur jika Polisi Tak Adil dan Melindungi Penyerang Ulama dan FPI
BANDUNG, Lintasparlemen.com – Pihak Kepolisian kini kembali mendapatkan ujian berat terkait menegakan keadilan di tengah masyarakat. Pasalnya, Irjen Anton Charlian sebagai Kapolda Jawa Barat tidak bisa mengayomi seluruh rakyatnya.
Menurut pengakuan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid dengan peristiwa di Bandung dan bebarapa Kota di Jawa Barat beberapa hari terakhir ini telah terbuka fakta atas tindakan Polda Jabar yang tidak adil dan profesional bahkab membela salah satu pihak yang terlibat konflik.
“Ini telah terbuka fakta-fakta atas tindakan Polda Jabar Irjen Anton Charlian yang TIDAK ADIL dan MEMBELA salah satu pihak yang terlibat konflik,” tulis Sodik yang juga politisi Gerindra asal Dapil Jabar I seperti rilis yang diterima lintasparlemen.com, Jakarta, Selasa (16/1/2017).
Sodik pun menceritakan kronologi kejadian penyerbuan GMPI pada FPI tersebut:
1). Kapolda Jabar mengundang beberapa ormas untuk meminta masa mengimbangi masa FPI pada hari Kamis dan hanya GMBI sebagai binaan Kapolda yang hadir
2). Memfasilitasi apel pagi GMBI di halaman Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa
3). Pada hari kejadian yakni hari Kamis, Polisi membiarkan adanya anggota dan simpatisan GMIB membawa balok dan senjata tajam (padahal UU Darurat melarang hal tersebut dan itu tidak sesuai Protap Polri).
4). Pada hari kejadian polisi melakukan pembiaran intimidasi, ucapan penghinaan, penganiayaan dan pengrusakan mobil oleh oknum GMBI
5). Kapolda Jabar membiarkan aksi GMIB berlangsung hingga malam hari melebihi batas waktu jam 18.00 yang diatur oleh UU, dan polisi jabar baru membubarkan GMBI setelah didesak oleh FPT
6). Kapolda Jabar menyengajakan menengok anggota GMIB yang jadi korban di Tasikmalaya yang butuh waktu sekitar 3 jam ke sana. Sementara para korban kebrutalan oknum GMBI di pihak ulama dan santri yang dirawat di RSAl Islam tidak ditengok kapolda. Jarak Mapolda dan RSAI AL ISLAM hanya 10 menit karena berada di jalan yg sama yakni Jalan Soekarno Hatta
7). Oknum FPI yang diduga pelaku perusakan Posko GMBI di Bogor langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. Sedangkan oknum GMIB dan simpatisannya yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaaan ulama dan santri di depan Mapolda Jabar tidak ditindak, tidak ditahan dan sampai sekarang tidak ada penjelasan dari Mapolda Jabar
8). Ada kesengajaan pemihakan opini di mana Kahumas Polda Jabar bertindak melawan hukum dan melawan instruksi Kapolri yang melarang bikin berita hoax. Humas Polda Jabar menulis berita hoax diwebsite atau funpage yang menyebutkan bahwa PW Muhamadiyah Jabar menuduh dan mengecam tindakan FPI yang anarkis (yang kemudian dibantah oleh PW Muhamadiyah)
9). Sejalan dengan ketidak adilan ini, humas Polda jabar juga tidak melakukan protap mapolri yang menggelar konfrensi pers tentang rentetan peristiwa tersebut.
Dengan fakta fakta, lanjut Sodik, ketidak adilan ini maka terbukti bahwa Kapolri telah salah menunjuk Irjen Anton Charlian sebagai Kapolda Jabar yang tindakannya bertentangan dengan tugas utama Polri yakni menciptakan keamanan dan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, Sodik meminta Kapolri Tito Karnavian untuk berindak tegas atas ketidak profesional Kapolda Jabar Irjen Anton Charlian. Bahkan, Sodik meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda itu karena telah melindungi penindas tanpa peduli bagi warga yang ditindak oleh pihak lainnya.
“Jika ini dibiarkan maka sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga layak jika Kapolri Tito yang sedang berusaha membangun Polri yang berintegritas dan profesional memeriksa bahkan mencopot Irjenpol Anton Charliwan sebagai Kapolda Jawa Barat,” pungkasnya. (HMS)
