DPR Ingin 2017 Kemendikti Lebih Serius Lagi Salurkan Beasiswa!

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi X DPR Rinto Subekti menilai ada implementasi yang kurang maksimal terkait pelaksanaan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) 2016. Itu terlihat dari serapan anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang masih jauh dari harapan masyarakat.

“Saya ingin kilas balik waktu pembahasan APBN-P 2016 lalu. Saat itu Kemendikti mengajuan tambahan PPA sebesar Rp 50 miliar untuk PTN. Saat itu, awalnya di APBN 2016, anggaran PPA hanya ada di PTS 50 miliar. Namun kenyataannya, realisasi yang terjadi masih jauh dari harapan. Semoga 2017 tidak seperti ini,” kata Rinto pada lintasparlemen.com, Jakarta, Kamis (19/01/2017) kemarin.

Politisi Partai Demokrat itu berpendapat, beasiswa PPA yang tidak terserap secara maksimal itu, bisa saja disalurkan pada anggaran kebutuhan kampus dan mahasiswa yang lain.

Namun disayangkan, lanjut Rinto, banyak mahasiswa termasuk Pengurus BEM kesulitan mencairkan beasiswa PPA tersebut. Hal ith hampir terjadi di sejumlah perguruan tinggi di tanah air.

“Di dapil saya, setiap saya ketemu dengan mahasiswa dan pengurus BEM, mereka mengatakan syarat-syarat untuk PPA sudah tercukupi terlalu banyak. Terus kenapa masih ada 25-26 persen dana itu tidak terserap. Tapi berbeda dengan bidikmisi yang terserap luar biasa, itu kita lihat,” terang Rinto.

Menurut Rinto yang juga anggota Banggar DPR RI ini, banyak mahasiswa di daerah yang sangat pintar, tapi syarat PPA itu selalu sulit dan tidak tercukupi. Namun di lapangan yang ditemui Rinto tidak demikian. Karena itu, ia mencurigai sosialiasi kepada kampus sangat minim, sehingga kampus tidak memahami mekanisme penyalurannya.

Ia juga mencermati penyaluran anggaran kreatifitas mahasiswa, Ketua DPC Partai Demokrat itu mencermati ada penurunan nilai dari tahun 2015 sebesar Rp 15 juta. Sementara di tahun 2016, menyusut nilainya hanya Rp 7,5juta. Namun di anggaran kreatifitas mahasiswa ini, masih ada kekurangan penyerapan 38 persen.

“Saya melihat kegiatan mahasiswa itu sebenarnya, tidak aneh-aneh. Serapannya kurang mungkin karena kendala sosialisasi, atau mungkin ada kendala lain. Kita harus tahu dan tolong pak Menteri tegur seluruh PTN, kenapa penyerapan anggaran tidak dimaksimalkan. Saya khawatir, anggaran kreatifitas dikurangi lagi di 2017. Karena secara pecahannya kami belum bisa melihatnya,” ujar Rinto.

Politisi asal dapil Jawa Tengah ini juga meminta pembangunan infrastruktur di perguruan tinggi dapat dilaksanakan secara merata, secara adil. Tujuannya muncul keseragaman, dan tidak menimbulkan kecemburuan antara kampus satu dengan lainnya.

“Kita ingin anggaran dikelola sesuai kebutuhan kampus masing-masing dan sesuai kebutuhan mahasiswa untuk dikembangkan kompetensinya,” pungkasnya. (HMS)