Abdul Kharis Almasyhari Dukung Arahan Prabowo Beli Gabah Petani: Kami di DPR Siap Kawal Kebijakan Itu…
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto membeli gabah milik petani dengan kisaran harga harga Rp6.500 per kilogram. Tangapan Abdul Kharis itu usai menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini yang memberikan arahan agar Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram.
Menurut Abdul Kharis, arahan Presiden Prabowo membeli harga gabah petani di kisaran harga tersebut untuk menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Bagi Abdul Kharis, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam melindungi kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas harga beras nasional.
“Kami di Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini dan memastikan Bulog menjalankan tugasnya dengan baik. Jangan sampai ada alasan bagi Bulog untuk tidak menyerap gabah petani dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Presiden,” kata Abdul Kharis kepada wartawan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Abdul Kharis menjelaskan, penyerapan gabah dengan harga layak sangat penting, terutama menjelang musim panen raya, agar harga di tingkat petani tidak anjlok. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap Bulog dan kementerian terkait guna memastikan kebijakan ini benar-benar terimplementasi di lapangan.
“Stabilitas pangan harus menjadi prioritas. Harga Rp6.500 per kilogram adalah harga yang pantas untuk memastikan petani mendapatkan keuntungan dan tetap termotivasi untuk berproduksi,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.
Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian dan pangan, Abdul Kharis Almasyhari berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak petani dan memastikan kebijakan pangan pemerintah berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani di seluruh Indonesia,” tegas politisi dari Dapil Surakarta ini.
Dengan adanya dukungan dari Komisi IV DPR RI, Kharis berharap kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga petani tidak merugi dan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga.
