Adies Dukung Upaya Prabowo Ambil Langkah Mitigasi Resiko Instabilias Ekonomi Imbas Tarif Resiprokal AS
Wakil Ketua DPR RI Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum (Foto: Instagram Adies Kadir)
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum sangat mendukung upaya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan koordinasi sebagai langkah mitigasi risiko instabilitas ekonomi (baca; keuangan) yang bisa terjadi imbas dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal tarif impor. Di mana tarif impor itu timbal balik atau Reciprocal Tarrifs terhadap Indonesia senilai 32 persen.
Adies menyampaikan, pihaknya di DPR RI ingin pemerintah berkomunikasi dengan narasi yang baik atas kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas keuangan sebagai langkah memitigasi demi mengurangi reaksi ataupun termasuk sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal hingga pasar valuta asing.
“Misalnya perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN),” kata Adies kepada wartawan, Jakarta, Ahad (6/4/2025).
Sebagai informasi, Trump Rabu, 2 April 2025 sah secara resmi mengenakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini.
Untuk itu, Adies tetap meningkatkan seluruh pihak mkeningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas untuk menjaga kemungkinan negatif yang akan terjadi. Alasan itu pula, Adies mendukung penuh instruksi Prabowo kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis untuk merbaiki struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi serta penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier.
“Lebih dari itu, kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung. Kami juga memandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentiment negatif dan menepis keraguan baik investor ataupun pelaku pasar,” paparnya.
Lebih Lanjut, Ketua Umum DPP Ormas MKGR ini mengapresiasi respons cepat yang ditempuh pemerintah termasuk langkah strategis yang diambil pemerintah merespons kebijakan tarif resiprokal AS tersebut. Di mana pemerintah mendorong meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Misalnya, tepat kiranya, Pemerintah menempuh penguatan kerja sama dagang dan investasi antar negara ASEAN, dan kiranya dapat diperluas lagi pada grup atau kelompok negara dimana Indonesia menjadi anggota seperti BRICS, OECD dan yang lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan global,” terang Adies.
“Kita tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS. Langkah ini diperlukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal,” tutup politisi asal Dapil Jawa Timur I ini.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Timur II Mukhamad Misbakhun sangat mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong langkah negosiasi ulang soal tarif baru dikenakan Presiden AS Donald Trump pada barang impor yang masuk ke AS dari Indonesia.Meski demikian, Misbakhun mengusulkan pihak pemerintah mengambil langkah itu dengan berhati-hati. Ia menyampaikan agar Pemerintah perlu melibatkan sejumlah pihak.
“Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimanapun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” kata Misbakhun seperti diterima wartawan, sabtu (5/4/2025).
Menurut Misbakhun, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia.
“Tentu kita semua berharap pada hasil Tim Khusus ini. Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” ucap dia.
Lebih lanjut, Misbakhun membeberkan data transaksi perdagangan Indonesia-AS pada 2024. Pada tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD 26,4 milliar. Menurutnya, angka itu setara dengan 9,9 persen dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” imbuh dia.
Misbakhun yang pernah sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik. Misbakhun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.
