Adies Minta Masyarakat Bersabar Usai Revisi UU TNI Masuk Prolegnas 2025, Adies Kadir: Tugas Utama TNI Mempertahankan NKRI
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menanggapi pertanyaan wartawan terkait revisi UU TNI yang telah disepakati segera dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (18/2/2025). Adies minta seluruh elemen masyarakat untuk bersabar menunggu proses revisi UU TNI tersebut.
“Itu kan ada dibahas ya kita akan lihat pembahasannya, usulan dari mana kita lihat nanti kita kan pasti meminta banyak masukan ya termasuk soal bisnis, bisnisnya (TNI) seperti apa,” kata Adies saat ditemui usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Adapun agenda rapat paripurna hari ini, pertama, pengambilan keputusan terhadap RUU Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, laporan Komisi I DPR RI mengenai penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Ketiga, pelantikan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan MPR RI Masa Jabatan 2024-2029.
Sebagai informasi, RUU TNI langsung masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU prioritas 2025. Artinya pembahasan RUU TNI akan bergulir dalam waktu dekat. Dalam pembahasan RUU TNI di periode DPR 2019-2024 , ada beberapa pasal yang menjadi perdebatan seperti perubahan pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) dalam draf RUU yang diubah menjadi, “TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah Presiden,” yang dianggap malah memperluas fungsi TNI dari sekadar pertahanan menjadi juga mencakup keamanan dalam urusan sipil.
“Itu kan ada dibahas ya kita akan lihat pembahasannya, usulan dari mana kita lihat nanti kita kan pasti meminta banyak masukan ya kalau bisnis, bisnisnya seperti apa. Nggaklah, nggaklah, itu dwifungsi ABRI segala macem itu? Nggak, Nggaklah. Kita lihatlah nanti sama-sama,” kata Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Adies meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu bagaimana pembahasan RUU ini dibahas di Komisi I DPR RI. Ia menekankan tugas utama TNI adalah mempertahankan NKRI.
“Tugas TNI kan jelas mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. jadi kita akan lihat nanti,” kata Adies.
Adies membantah revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak akan memperluas penempatan prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil. Adies berpandangan, pada masa pemerintahan saat ini pun tak banyak prajurit aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil.
“Enggak lah, enggak. Soal itu dwifungsi ABRI segala macam itu, enggak, enggak lah. Kita lihat lah nanti sama-sama. Ya sekarang kan ada beberapa yang masuk juga, tapi sedikit sekali kan. Itu pun kebutuhan Kementeriannya saja kan. Sekarang sedikit sekali kalau kita lihat yang TNI. Banyaknya pensiunan. Banyaknya pensiunan dari kepolisian kan malah,” terang Adies.
Untuk itu, Adies menekankan bahwa salah satu poin dalam pembahasan perubahan UU TNI yang akan datang, hanya berkaitan dengan usai pensiun prajurit. Ia meminta semua pihak menunggu dimulainya pembahasan revisi UU TNI yang akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI bersama perwakilan pemerintah.
“Enggak ada. Itu-itu saja pembahasannya, masa pensiun, seputar itu. Nanti ditanya ke Komisi I kapan mereka mulai bahas,” ujar Adies.
Wacana revisi UU TNI menjadi sorotan karena disinyalir bakal membuka pintu bagi anggota TNI untuk menduduki lebih banyak jabatan sipil. Baca juga: Prabowo Panggil AHY dan Sejumlah Menteri ke Istana, Bahas Apa? Selain itu, muncul wacana untuk menghapus larangan bagi anggota TNI untuk berbisnis. Banyak pihak khawatir, ketentuan-ketentuan tersebut dapat mengembalikan dwifungsi militer seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun, revisi UU TNI kembali diusulkan masuk Prolegnas jangka menengah DPR RI periode 2025-2029.