Anggota DPR Asal Kalimantan Ini tak Sepakat Ibukota Dipindahkan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Hadi Mulyadi
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur )(Kaltim) Hadi Mulyadi ikut angkat suara terkait rencana pemindahan ibu kota negara di luar pulau Jawa. Hadi menyimpulkan, pemindahan ibu kota berbeda pulau merupakan pemborosan anggaran.
Seperti diwartakan, Pemerintah sedang mengkaji pemindahan ibu kota ke luar Jawa di antara di pulau Kalimantan. Saat ini prose kajian tersebut sedang berlangsung di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Tidak efektif untuk saat ini, saat negara mengalami masalah keuangan. Menurut kami, lebih baik dananya digunakan untuk membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa. Kalau mau pindah, ya di sekitar Jabar atau Banten aja, jangan di luar Jawa gitu. Apalagi sampai ke Kalimantan, jauh dan anggaran besar,” kata Hadi pada lintasparlemen.com, Selasa (11/7/2017).
Politisi PKS itu mengungkapkan bahwa pernyataannya itu bukan sebagai sinyal dirinya tak pro Kaltim menjadi ibu kota negara. Hadi menyampaikan hal itu, agar anggaran negara yang keluar lebih efektif, tidak memboros saat negara membutuhkan anggaran besar.
Menurut Hadi, rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan itu terlalu besar biaya yang harus ditanggung. Selain biaya tinggi, resiko dan dampak yang dimunculkan juga cukup besar jika dibanding manfaat yang akan diambil dari pemindahan ibu kota. Karena rencana pemindahan ibu kota di luar Jawa belum tentu berhasil.
“Kita harus pikir-pikir dulu, soal manfaat dan kegunaannya bagi bangsa ini. Kita juga perlu memikirkan waktu jarak yang ditempuh untuk mempersiapkan banyak hal. Bagi saya, itu sebuah pekerjaan yang sangat mubazir,” ujarnya.
Politisi yang dikenal santun ini memberikan contoh, sejumlah negara di kawasan Asia yang berhasil memindahkan pusat pemerintahannya namun tak terlalu jauh dari ibu kota semula. Tidak seperti rencana pemerintah ingin memindahkannya di luar Jawa.
“Pusat pemerintahan Malaysia Kuala Lumpur, yang pindah ke Putra Jaya hanya sekitar 40 kilometer. Terus, ibu kota Myanmar dari Yangoon ke Naypyidaw hanya sekitar 120 kilometer. Namun, itu bukan berarti pembangunan di luar Jawa terabaikan. Lebih baik, kalau Pemerintah ada dananya lebih diutamakan untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa seperti di Kalimantan, Papua, Sumatera dan Sulawesi,” terangnya.
Seperti disampaikan oleh pemerintah sendiri, pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan akan memakan dana yang besar di tengah anggaran pemerintah yang sangat terbatas. Berdasarkan APBN 2017, pendapatan negara ditargetkan hanya mencapai Rp 1.750 triliun.
Sementara itu, total belanja negara telah mencapai Rp 2.080 triliun. Itu artinya, pemerintah mengalami defisit anggaran Rp 330 triliun, atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. (HMS)
