Anggota DPR Golkar Ini Tagih Janji Jokowi Wujudkan Kedaulatan Energi
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih
JAKARTA – ANGGOTA Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih menyampaikan bahwa belum ada kabar baik sektor energi di Indonesia. Padahal, upaya mewujudkan kedaulatan energi yang menjadi salah satu janji Presiden Jokowi juga belum sepenuhnya terealisir.
“Bongkar pasang kabinet di sektor ini juga belum menunjukkan terobosoan yang signifikan dalam hal ketahanan energi. Soal BBM misalnya. Kebutuhan konsumsi BBM di tanah air yang diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan rata-rata 8 persen per tahun juga belum tampak mendapatkan perhatian serius dalam kebijakan,” jelas Eni pada lintasparlemen.com, Sabtu (29/7/2017).
Eni menilai, apa yang dilakukan oleh kabinet Jokowi-JK hanya sebatas hal-hal normatif untuk menjaga keamanan konsumsi BBM tanpa kebijakan yangn menyentuh subtansi masalah yang ada di lapangan.
“Ada persoalan serius dalam soal energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Saat ini konsumsi BBM nasional sekitar 1,6 juta barrel per hari. Sementara kemampuan memproduksi BBM hanya sekitar 800.000 barel per hari sehingga sisanya didapat dari impor. Dengan kebutuhan BBM yang terus mengalami peningkatan rata-rata 8 persen pertahun, maka diproyeksikan total kebutuhan BBM nasional pada tahun 2025 akan mencapai 2,6 juta barrel per hari,” paparnya.
Dengan kondisi itu, Eni mengusulkan Pemerintah harus kilang-kilang minyak. Ini adalah langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah bersama Pertamina. Hanya dengan pembangunan kilang minyak baru, Pertamina diharapkan dapat memproduksi BBM menjadi 2 juta barrel perhari pada selambat-lambatnya 2025.
“Dengan kebijakan ini, pada masa mendatang Indonesia tak perlu lagi impor BBM, tetapi cukup minyak mentahnya saja,” ujarnya.
Menurut politisi wanita Golkar ini, pembangun kilang minyak harus menjadi agenda mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan impor BBM.
Selain itu, lanjutnya, kebijakan pembangunan kilang minyak menjadi mendesak karena hampir sebagian besar kilang minyak yang ada di Indonesia umurnya sudah 30 tahun dan hanya mampu mengolah minyak mentah menjadi produk BBM hanya sekitar 800 ribu per barrel per hari.
“Karena itu, berbicara soal ketahanan energi, khsusnya ketersediaa pasokan BMM, tapi mengabaikan pembangunan kilang minyak adalah omong kosong dan hanya ilusi belaka. Selama puluhan tahun progres pembangunan kilang stagnan dan hanya berhenti pada rencana-rencana belaka. Sejak lama Pertamina mendengunkan komitmenya menaikkan kapasitas kilangnya melalui berbagai rencana pembangunan kilang minyak. Tapi selama itu pula ia tak pernah diwujudkan,” jelas mantan Bendahara Umum DPP KNPI ini.
“Pemerintahan Jokowi ini saya kira harus menjadi momentum yang tepat untuk membenahi seluruh sektor energi, terutama soal BBM, melalui salah satunya pembangunan kilang-kilang minyak baru. Dalam catatan saya, di era Jokowi ini sudah banyak regulasi yang dikeluarkan, tapi tak pernah eksekusi di tingkat bawah,” sambungnya.
Sesuai Perpres Nomor 146 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri sudah memuat skema pembangunan kilang minyak yang bisa dilakukan oleh Pertamina. (HMS)
