Anggota Komisi III DPR RI: Jangan Biarkan Mafia Tanah Rusak Kepastian Hukum dan Iklim Investasi

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) beserta Satgas Anti Mafia Tanah untuk lebih tegas mengeliminasi sepak terjang mafia tanah. Puluhan ribu jumlah kasus mafia tanah sudah membentuk persepsi negatif tentang kepastian hukum, dan menjadi indikator buruknya kualitas penegakan hukum. Tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi sepak terjang mafia tanah sudah menjadi faktor perusak iklim investasi.

“Jangan lupa bahwa iklim usaha yang kondusif juga sangat dipengaruhi oleh legalitas aspek pertanahan. Selain itu, legalitas aspek pertanahan juga memberi gambaran tentang baik-buruknya penegakan hukum,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (19/2/25).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, data Kementerian ATR/BPN mencatat selama tahun 2024, lebih dari 48.000 kasus mafia tanah di Indonesia. Jumlah tersebut memberi gambaran kepada masyarakat betapa mafia tanah demikian merajalela dan sangat leluasa melancarkan aksinya.

Masyarakat pemilik tanah tidak terlindungi oleh sistem hukum dan administrasi pertanahan di BPN. Mafia tanah pun demikian leluasa melakukan pemalsuan dokumen tanah untuk merampas hak pemilikan tanah dari pemilik yang sah.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan karena mafia tanah bisa leluasa dalam melancarkan aksinya berkat kerja sama dengan oknum di tubuh birokrasi. Sebagaimana diungkap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, setiap kasus tanah banyak melibatkan oknum internal BPN yang perannya mencapai 60 persen,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menegaskan, ketika para oknum birokrat itu sudah menjadi bagian dari kerja kotor mafia tanah, perilaku seperti itu tidak boleh ditolerir. Sebab, sangat nyata bahwa para oknum tersebut sudah melakukan kejahatan terhadap masyarakat.

“Saya mendukung Menteri Nusron untuk ‘bersih-bersih’ pada kementerian yang dipimpinnya. Karena keberhasilan mengeliminasi mafia tanah menjadi sumbangan yang sangat strategis bagi terwujudnya iklim berbisnis yang kondusif,” pungkas Bamsoet. (DWI)