Angka Kemiskinan Sentuh Rekor Baru, Bamsoet Minta Pemerintah Jaga Kinerja
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memimpin rapat
JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menekan angka kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 10,12 persen pada Maret 2017 menjadi 9,82 persen pada Maret 2018.
Angka itu merupakan rekor baru. Sebab, angka kemiskinan untuk pertama kalinya turun menjadi single digit sejak krisis 1998.
Menurut Bambang, pemerintah harus terus menekan angka kemiskinan termasuk dengan menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. “Mengingat naiknya harga komoditas utama seperti beras, gula, daging sapi, serta telur dan daging ayam bisa menurunkan daya beli masyarakat,” ujar Bamsoet -panggilan akrabnya- di Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Selain itu, Bamsoet juga mendorong menteri-menteri pembantu Jokowi menggencarkan program pengentasan kemiskinan. Legislator Partai Golkar itu meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) terus berupaya menekan jumlah kemiskinan melalui pemerataan pembangunan.
“Salah satu faktor masih tingginya angka kemiskinan akibat belum meratanya pembangunan terutama di wilayah Indonesia bagian timur,” tuturnya.
Bamsoet juga meminta Kemensos yang kini di bawah komando Idrus Marham melakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan khususnya di perdesaan. Sebab, pemerintah sudah menganggarkan dana besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam kaitan itu pula Bamsoet mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam mengelola dana desa. “Terutama dari sisi administrasi maupun dalam pelaksanaan program-program untuk memberdayakan masyarakat desa,” ucapnya.
Bamsoet juga meminta Kemensos terus melakukan pendataan keluarga yang berhak menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). “Sekaligus memperketat persyaratan keluarga penerima manfaat PKH, agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran pada tahun berikutnya,” cetusnya.
Hal yang juga jadi perhatian Bamsoet adalah angka pengangguran. Dia meyakini terbukanya lapangan kerja akan mengikis angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan.
“Mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat membuka lapangan pekerjaan serta membantu pemasaran hasil produksinya,” pungkasnya. (MM)
