Antara Korupsi dan Kolonialisme
Kolonialisme sepanjang 3 abad lebih yang dinikmati oleh bangsa Indonesia, tentu tidak bisa begitu saja dihilangkan dan dikikis dari dalam bangsa dan negara ini. Aktor kolonialisme yaitu bangsa Eropa, lebih spesifik, Belanda, boleh tidak lagi berkantor di Istana Merdeka, tapi ideologinya, modus operandinya, semangatnya, hingga struktur ekonomi politiknya, masih dengan jelas bekerja di dalam masyarakat dan negara.
Jika kolonialisme aktor tertuduhnya dengan jelas terlihat, yaitu Belanda kulit putih, maka korupsi pasca kolonialisme-vulgar, aktor tertuduhnya ialah Londo Ireng, atau pejabat-pejabat dari ras pribumi, seperti Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Minang, Minahasa, Maluku, dsb. Kolonialisme di masa lalu, memang syarat dengan praktik korupsi, akan tetapi dalam kasus tertentu, pemerintahan apatur Gubernur Hindia Belanda, masih takut dengan Menteri Urusan Jajahan yang berada di Hindia Belanda, manakala mereka melakukan penyimpangan dari peraturan, terutama ketika politik etis di awal abad 20 makin menjadi mainstream kebijakan.
Bandingkan dengan zaman kita sekarang, korupsi telah menjadi kebiasaan para pejabat dalam rangka memperkaya dirinya dan mengumpulkan kekuatan keuangan untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya. Bila perlu, antar pejabat instansi, saling sandera dan saling kunci melalui jebakan korupsi, sehingga dengan demikian, Indonesia tidak saja modar dengan Debat Trap, tapi juga Jebakan Korupsi.
Satu-satunya yang dikuatirkan oleh para pejabat terkait korupsi, diketahui dan dibongkar oleh media dan menjadi viral dighibah oleh netizen, sehingga menyulitkan bagi dirinya untuk membangun ulang reputasinya karena ada kepentingan untuk elektoral. Hukuman dari undang-undang, tidak perlu ditakutkan, karena bisa disogok, asal ada uang.
Selagi tidak ada pejabat koruptor yang dihukum mati secara terbuka, maka adat korupsi pada birokrasi dan permainan politik, tetap berkelanjutan dan berkemajuan – meminjam istilah LSM Lingkungan dan Muhammadiyah.
