Arwani Minta Negara Lain Tak Urusi Rakyat Papua

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Arwani Thomafi meminta kepada pemimpin enam negara di bagian Pasifik agar tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia.

Pernyataan politisi PPP itu menyusul ada enam negara di Pasifik itu saat Sidang Umum PBB yang menyerukan kemerdekaan Papua. Alasan keenam negara itu karena Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tentu ini tuduhan besar pada Indonesia.

Seperti diberitakan, pernyataan keenam pimpinan negara itu dari Presiden Nauru dan Presiden Kepulauan Marshall serta empat Perdana Menteri dalam Sidang Majelis Umum PBB. Empat Perdana Menteri itu adalah PM Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu  dan Tonga.

Dan ternyata pernyataan enam kepala negara itu didesain untuk mendukung kelompok separatis yang berusaha menciptakan rasa tidak aman dan menyebarkan teror di Papua Barat.

Pernyataan enam kepala negara itu dianggap bermotif politik karena mereka tidak mengerti pesoalan Papua. Sehingga mereka mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Apalagi mereka menggunakan Sidang Majelis Umum PBB untuk mengalihkan perhatian dunia terhadap masalah sosial dan politik di dalam negerinya.

Alasan itu sehingga sangat wajar Arwani merasa geram terhadap keenam negara sahabat itu. Dan ia pun meminta keenam negara sahabat itu untuk tidak lagi mengintervensi atau melakukan propaganda pada kedaulatan Indonesia.

“Kita meminta untuk menyudahi bentuk intervensi itu. Termasuk juga propaganda-propaganda untuk melakukan langkah-langkah perlawanan terhadap konstitusi di negara manapun, termasuk kedaulatan Indonesia,” kata Arwani pada Lintasparlemen, Sabtu (01/10/2016).

Arwani minta kepada pimpinan dunia internasional untuk tidak lagi ikut campur urusan negara lain dan mendorong kelompok kecil masyarakat agar terprovokasi dalam melakukan upaya-upaya sparatisme di Papua.

Sebab perbuatan, sambung Arwani merupakan upaya intervensi terhadap konstitusi negara yang berdaulat seperti Indonesia.

“Melihat persoalan ini, PBB harus bertindak tegas dan tidak mengakomodir lagi dari upaya yang akan memunculkan perlawanan terhadap konstitusi negara lain,” ujarnya.

Bagaimana dengan penyerataan pembangunan dan perbaikan kesejahteraan di Papua? Arwani menyampaikan bahwa Jokowi sedang melakukan rancangan pembangunan untuk rakyat Papua secara menyeluruh.

“Melalui Presiden Jokowi, kita sudah punya perencanaan pembangunan yang dikelola tidak secara parsial. Perencanaan pembangunan itu kita melibatkan seluruh wilayah, kita tidak membeda-bedakan satu wilayah tertentu. Dan dapat dipastikan perencanaan serta implementasi pembangunan menjadi sesuatu yang nyata di Papua,” pungkasnya. (HMS)