Ayo Intip Rumah Aspirasi Anggota DPR Ini, Apa saja Kegiatannya…

PATI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merealisasikan rumah aspirasi. Rumah aspirasi adalah sebuah wadah bagi anggota dewan dapat berkomunikasi secara intens dengan konstituennya di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang DPR, MPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Badan Anggaran (Banggar) sudah menetapkan adanya anggaran sebesar Rp 1,6 triliun setahun sebagai dana aspirasi Dewan. Sebagian besar dana itu, yaitu Rp 1 triliun untuk menggaji tenaga ahli (TA) dan untuk operasional angota Dewan. Selebihnya, Rp 600 miliar dikelola oleh Kesekjenan DPR.

Tujuan awal rumah aspirasi itu, anggota dewan dapat lebih intens menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Diyakini, rumah aspirasi ini justru akan membuat anggota dewan kerepotan sebab akan banyak aduan dari masyarakat.

Sesuai dengan wewenang DPR yang termaktub di UU MD3 Pasal 72, Pasal 81, Pasal 234, atau secara detail dalam Tata Tertib DPR dalam Pasal 1 yang menyebutkan, rumah aspirasi merupakan kantor setiap anggota sebagai tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan anggota bersangkutan.

Sesuai fungsinya, rumah aspirasi akan menempatkan anggota dewan sebagaimana tujuan awalnya. Di mana para anggota DPR tidak lagi hanya hadir dalam rapat dan ongkang-ongkang kaki menyatakan setuju pada saat rapat paripurna.

Seperti diberitakan sebelumnya, rumah aspirasi per anggota DPR  mendapatkan anggaran sebesar Rp 12,5 juta per bulan.

Sesuai UU MD3, tidak disebutkan secara gamblang anggota DPR berhak memiliki rumah aspirasi sebagai wadah untuk menampung aspirasi di daerah. Dalam pasal itu menyebutkan anggota dewan memiliki kewajiban menampung aspirasi masyarakat di daerahnya masing-masing dan hanya “dapat” mendirikan rumah aspirasi.

Kali ini, Redaksi ingin menyampaikan RUMAH ASPIRASI milik Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati: FIRMAN SOEBAGYO.

Firman menyampaikan, di Rumah Aspirasi itu banyak rapat yang dikelar khususnya dari masyarakat setempat. Ia mencontohkan rapat Tim Sukses Calon Gubernur yang diusung Golkar-PDIP Ganjar Pranowo dan Taj Yasin atau Gus Yasin sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Jateng 2018.

Bagi Firman, seberapa besarnya dana rumah aspirasi itu tak ada gunanya jika masyarakat konstituen di bawah tak bisa merasakan haslinya. Alasan itu, sehingga Firman menggelar beragam kegiatan di rumah aspirasi miliknya.

“Tak ada gunanya, kalau Anggota DPR tak turun ke bawah mendatangi masyarakat langsung, maka dana itu tak terlalu bermanfaat. Karena dari situ masyarakat bisa ikut menanyakan dan memanfaatkan dana itu,” kata Firman pada wartawan, Pati, Jumat (23/3/2018).

“Caranya, saat kami turun ke bawah itulah, warga masyarakat bisa minta penjelasan dana itu untuk apa saja. Mereka juga bisa mengajukan anggaran untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat,” terang Firman.

Firman yang dikenal dekat dengan konstituennya, mengatakan sangat membantu dengan adanya rumah aspirasi milikinya. Dirinya tidak hanya masuk di kantung-kantung Partai Golkar di dapilnya. Kantung-kantung partai lainnya pun dikunjungi untuk menyampaikan program-program pemerintah yang pro rakyat.

Menurut Firman, masyarakat tak perlu dikotak-kotakkan dalam partai-partai, siapapun bisa menggunakan rumah aspirasi miliknya untuk kepentingan masyarakat. Yang penting, bagi Firman, anggota Dewan itu bisa mampu menyerap aspirasi, memperhatikan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga.

Wajar saja, pada pada Pemilu 2014 lalu Firman memperoleh suara naik signifikan mencapai 81 persen. Pada Pemilu 2009 dia hanya memperoleh 49 ribu suara. Namun, saat 2014 lalu Firman berhasil meraih 90.757 suara.

Firman juga menyampaikan, di rumah aspirasi milikinya itu, pihaknya kerap menggelar kegiatan sosialisasi program-program pemerintahan seperti sosialisasi empat pilar, sosialisasi Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Hingga kini, banyak dari masyarakat setempat menyampaikan keluhannya terkait persoalan di hadapainya seperti jalan yang rusak. Sekolah dan fasilitas umum yang tak layak lagi digunakan. (HMS)