Bambang Purwanto: Kebijakan yang Kurang Tepat Berdampak Buruk pada Petani
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto menilai petani sebagai garda terdepan dalam memasok ketahanan pangan Nasional sejak dulu hingga saat ini perlu mendapatkan perhatian Pemerintah agar produksi pangan dapat berjalan secara optimal. Bagi Bambang, kesejahteraan petani lebih penting.
“Bahkan Pemerintah telah menggelontorkan alsintan agar tenaga kerja petani lebih efisien sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pangan Nasional dengan memanfaatkan SDA serta SDM. Itu untuk petani meningkatkan kesejahteraan para petani,” kata Bambang pada wartawan Lintas Parlemen, Sabtu (9/1’2021).
Namun, lanjut Bambang, hingga saat ini para petani masih mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi serta pestisida, juga tata air yang kurang berfungsi diluar kemampuan petani.
“Dampak dari semua itu hasil panen para petani tidak optimal,” ujar Bambang.
“Akibatnya bila ditinjau dari biaya produksi dan hasil tdk seimbang, kalau hal ini berjalan secara terus menerus tentu byk petani tanaman pangan alih profesi ke tanaman lain karena dianggap tidak efisien ( hasil reses). Apalagi hasil Kunker ke Kalsel beberapa saat yg lalu tepatnya tanggal 15 Desember 2020 mendapatkan informasi kebijakan penetapan luas baku lahan sawah yang semula dilakukan olah BPS saat ini dilakukan oleh ATR/BPN perubahan kebijakan ini tentu akan berdampak terhadap luasan lahan sawah,” jelasnya.
Menurut Bambang, jika ATR/ BPN yang melakukan penetapan luas baku lahan maka hanya lahan yang berstatus sertifikat hak milik. Sementara di sejumlah tempat termasuk di Kalsel banyak lahan petani masih berstatus SKT ( Surat Keterangan Tanah ) dari Kepala Desa/ Lurah bahkan masih ada yang tidak memiliki surat.
“Tapi sudah mereka kerjakan secara turun temurun. Seperti di Kalsel data berdasarkan kerjasama dg BPS Luas Baku Sawah 447.872 ha sementara data ATR/ BPN 291.145 ha sehingga selisih 156.730 ha., perubahan luas baku lahan sawah ini tentu akan berdampak terhadap distribusi sarana produksi dari Pemerintah,” papar Bambang.
“Manakala perubahan seperti ini yang terjadi di semua daerah terutama luar Jawa maka bisa dibayangkan berapa juta ha luas lahan sawah yg tdk akan mendapatkan perhatian dari Pemerintah,” tegasnya.
Untuk itu, Bambang menyampaikan, masalah pupuk dan tata air belum selesai akan muncul masalah lain. Sehingga perlu perlu kebijakan baru dari Pemerintah, diawali dari informasi dan data yang akurat dan masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda.
“Sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula agar tidak berdampak buruk terhadap para petani yang kita anggap sebagai garda terdepan ketahanan pangan Nasional,” pungkas Bambang. (MR)
