Bambang Soesetyo Dorong Sifat Tercela Masuk Syarat Caketum Golkar
Ketua Komisi III DPR RI Ketua Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesetyo
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pemerintah melalui Menkum HAM Yassona Laoly ingin menyesahkan kepengurusan Partai Golkar dengan ‘Munaslub Rekonsiliasi’.
Panitia terus mempersiapkan rapat pleno munaslub yang akan digelar besok (Kamis, 28/04/2016) agar sukses menghasilkan ketua umum definitif.
Publik terus bertanya-tanya terkait kriteria caketum dari sisi prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT) dari nama-nama caketum yang sudah beredar di media.
Menanggapi kriteria PDLT itu, Tim Sukses caketum Ade Komarudin, Bambang Soesatyo mengatakan, keempat syarat itu sebuah keharusan dimiliki calon ketum Partai Golkar itu.
“Insya Allah besok DPP Golkat akan menggelar rapat pleno untuk persiapan munaslub bulan depan. Ada beberapa materi agenda rapat yang akan dibahas yakni soal persyaratan pencalonan calon ketua umum,” kata Bambang pada Lintasparlemen.com, Rabu (27/04/2016).
“Jika mengacu pada AD/ART, calon ketum harus aktif minimal 5 tahun dan sarat pencalonan PDLT. Menurut kami, syarat PDLT itu penting dan sangat mendasar karena itu ada dalam AD/ART partai. Ada juga syarat lain dari panitia seperti bukti setor pajak (SPT) dan setoran sumbangan wajib yang menjaji sorotan publik karena jumlahnya fantastis,” sambung Bambang.
Syarat PDLT menjadi perhatian publik di tengah menurunnya moralitas pemimpin bangsa ini. Apalagi beberapa waktu lalu sempat menghangat isu “Papa Minta Saham” yang ujung berhasilnya menjungkalkan Ketua DPR RI.
Mesti kasus hukumnya masih belum selesai hingga saat ini. Namun, publik khususnya melalui media sosial (medsos) terus mengingatkan partai politik agar pucuk pimpinan partai ber-prestasi, ber-dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela alias PDLT.
Melalui persyaratan itu, bagaimana menentukan tolak sifat tercela itu. Apakah sikap tercela itu sudah ditetapkan oleh lembaga hukum di Indonesia?
“Sangat mudah menentukan tolak ukurnya. Ya bisa dengan ketetapan hukum atau bisanjuga opini publik yang ada,” terang Ketua Komisi III DPR RI ini.
Mantan aktivis HMI ini juga menyoroti upaya Komite Etik Munaslub yang diketuai Fadel Muhammad itu untuk melibatkan KPK dan BIN. Menurutnya, dengan melibatkan kedua lembaga itu menghadirkan tanda tanya publik dan dinilainya berlebihan.
“Saya melihat (Komite Etik Munaslub melibatkan KPK dan BIN) ini sangat berlebihan. Bagi saya, itu berlebihan. Kenapa tidak sekalian ajak Densus 88 Anti Teror dan BNN. Siapa yang tahu ada caketum yang menjadi jejaring teroris dan bandar narkoba,” jelasnya. (Mahabbahtaein)
