Bamsoet Minta Jokowi tak Buru-buru Terbitkan Perppu Anti Terorisme
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo
JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan Presiden Joko Widodo tak terburu-buru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Antiterorisme.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya bisa satu kata soal hal-hal yang belum disepakati (pending matters) dalam proses revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
“Pimpinan DPR mendorong pemerintah untuk segera satu kata agar pembahasan RUU itu bisa secepatnya dilanjutkan di DPR. Kami targetkan pada bulan Mei awal masa sidang ini bisa dituntaskan,” ujar Bambang,
Sembari menunggu tuntasnya revisi UU Antiterorisme, Bamsoet -panggilan akrab Bambang- meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk meningkatkan kinerja dalam mengantisipasi pergerakan terorisme. Hal yang perlu jadi fokus perhatian adalah mencegah aksi bom bunuh diri.
“Karena Polri telah memiliki data tentang orang-orang yang akan melakukan kegiatan radikalisme dan saat ini pergerakan terorisme bersifat sporadis,” ujar Bamsoet.
Mantan ketua Komisi III DPR itu juga meminta Kejaksaan Agung untuk segera melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan terhadap terpidana perkara terorisme.
“Baik terpidana seumur hidup ataupun yang dijatuhi hukuman mati,” tegasnya.
Terkait proses revisi UU Antiterorisme, Bamsoet mengharapkan adanya sanksi yang lebih tegas terhadap pihak-pihak tang terlibat kegiatan teror. Menurutnya, keselamatan rakyat maupun kepentingan bangsa dan negara harus dikedepankan.
Dengan adanya payung hukum yang lebih tegas, kata Bamsoet, maka aparat penegak hukum tak kesulitan mencegah dan menindak pelaku terorisme.
“Karena terorisme adalah tindak pidana yang harus segera dilakukan penindakan,” tegasnya.
Selain itu, Bamsoet juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan ancaman teroris. “Khususnya jika mereka akan melakukan aksi di bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri,” harapnya. (MM)
