Banyak Sekolah Kena Banjir, DPR Minta Pemerintah Pusat Turun Lapangan, Jangan hanya Terima Laporan

JAKARTA, Lintasparlemen.com –  Miris melihat kondisi anak sekolah dasar (SD) yang sedang menggelar upacara bendera dengan suasana banjir di salah satu sekolah dasar negeri (SDN) 018 Labion, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Foto itu tersebar luas di media sosial dan WhatsApp.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi masalah pendidikan Asdi Narang angkat suara mengenai persoalan itu. Menurut Asdi, hal itu sudah biasa dan sangat lumrah di wilayah Kalimantan saat air pasang naik, membuat sekolah mereka kebanjiran.

“Hal itu sudah hal biasa, Mas. Menurut saya, memang soal pendidikan sangat memprihatinkan sekali di Kalimantan, termasuk di Dapil saya di Kalimantan Tengah. Saat air pasang, sekolah kebanjiran. Karena bangun sekolah di (dekat) sungai, Rawa-rawa, dekat rumah mereka. Makanya sekolah saat air pasang naik, sekolah banjir, dan kadang sekolahnya diliburkan,” jelas Asdi pada Lintasparlemen.com melalui telepon, Jakarta, Senin (03/10/2016).

Adakah solusi dari persoalan tersebut? Politisi PDIP itu menjelaskan, pihaknya dari Komisi X DPR sudah berulang kali membahas persoalan itu dengan pemerintah pusat dan daerah. Namun, hingga saat ini belum ditemukan solusi yang tepat karena persoalan infrastruktur yang memadai. Jika sekolah dipindahkan ke tempat lebih tinggi, maka rumah mereka jauh dari sekolah yang membuat mereka terkendala.

“Susah juga ditimbun, saya sudah membahas ini, saya sudah bahas dengan mereka. Ini persoalannya. Ya solusinya, tergantung kebijakan pemerintah pusat dan setempat. Kalau banjir terus dan mengganggu sekolah ya pindahkan sekolah ke lebih tinggi. Ada tempat yang bagus buat sekolah, karena tinggi. Tapi cukup jauh dari rumah penduduk. Orang kalimantan tinggal dekat sungai dan sekolah mereka di dekat situ juga,” paparnya.

“Infrastruktur belum memadai. Andai jalan menuju sekolah sudah diaspal tidak apa-apa, tapi jalannya belum diaspal, masih tanah. Jika hujan, ya becek dan licin. Dari situ, kami dari lembaga legislasi terus mengawasi jalan terbaik buat mereka. Ya, mau tidak mau kita bertahap dengan anggaran yang terbatas,” terang anak kandung politisi senior PDIP Teras Narang ini.

Karena itu, Asdi meminta pemerintah pusat dan daerah serius sehingga anak murid bisa belajar dengan nyaman. Ia berharap pemerintah mampu bersinerji memberi solusi terbaik bagi kelanjutan pendidikan generasi penerus bangsa ini.

“Pemerintah pusat harus punya komitmen agar sekolah bisa baik dan anak murid bisa sekolah dengan nyaman. Pembangunan sekolahnya sih sudah baik tapi infrastruk seperti jalan, rumah guru, fasilitas, kendaraan tak menunjung bagi sekolah yang baik itu. Ini perlu komitmen dari pemerintah daerah dan pusat untuk menyelesaikan masalah ini. Intinya, menurut saya, pemerintah pusat harus turun langsung melihat kondisi sebenarnya. Jangan hanya melihat dari laporan bawahan saja,” terangnya.

Ia juga menjelaskan, berlarut-larutnya permasalahan ini karena pemerintah daerah tidak memproritaskan kemajuan dunia pendidikan di daerah di Kalimantan. Bahkan ada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Palangkaraya dan Kapuas tidak memiliki anggaran pendidikan sebanyak 20 persen.

“Seharusnya mereka (pemerintah daerah) bersinerji dengan pemerintah pusat, tidak semua pemerintah daerah pemproitaskan soal pendidikan, mereka tidak sampai 20 persen. Ini yang bikin repot. Palangkaraya dan Kapuas tidak cukup 20 persen anggaran mereka untuk pendidikan. Dan kedua kabupaten ini tak pernah merespon dengan baik aspirasi masyarakat yang kita terima,” pungkasnya. (Mahabbahtaein)