Berikut 12 Rekomendasi JNPMP DPP KNPI kepada Presiden
AMBON, Lintasparlemen.com – Ketua Bidang Maritim DPP KNPI Baharudin Farawowan mengatakan, kegiatan Jambore Poros Maritim Pemuda Indonesia telah selesai dilaksanak baik dan lancar.
Baharudin menyampaikan, jambore itu menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diantar langsung ke Presiden. Di antaranya, meminta Presiden Joko Widodo membuat program pro kemaritiman.
“(Kami) meminta kepada Presiden mencanangkan “Beta Bangga Jadi Bangsa Maritim Indonesia“ yang telah di-launching oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI Bapak Imam Nahrawi,” kata Baharudin di kota Ambon pada Tanggal 25 April2017.
Berikut hasil rekomendasi Jambore Nasuonal Poros Maritim Pemuda (JNPMP) :
Pertama, meminta kepada Presiden mencanangkan “Beta Bangga Jadi Bangsa Maritim Indonesia”
Kedua, meminta kepada Presiden dan instansi terkait seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan lain–lain. Serta Pemerintah Daerah setempat untuk memberi perhatian khusus dalam pembangunan aksesbilitas menuju destinasi wisata bahari (pulau–pulau kecil, pesisir dan laut).
Pembangunan infrastruktur dan sarana Prasarana yang masih rendah dan sulit terjangkau diwilayah kepulauan Indonesia yang menjadiDestinasi Wisata Bahari.
Ketiga, mendorong pemerintah segera melahirkan UU Rencana Tata Ruang laut Nasional (RTRLN) agar terciptanya sistem tata kelautan yang mendukung visi bangsa menjadi poros maritim dunia.
Keempat, mengingat keanekaragaman hayati yang terkandung di laut banda, maka kami mendorong Presiden untuk menetapkan laut banda sebagai aset perikanan kelautan dunia. Sehingga konservasi habitat lautnya dapat terjaga pengamanan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di laut banda agar dapat digunakan secara maksimal untuk kemakmuran bangsa.
Kelima, mendorong JNPMP sebagai program nasional berkelanjutan DPP KNPI dan pemerintah dalam rangka mengimplementasikan Nawacita menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Keenam, meminta kepada Kementrian Pendidikan Nasionaldan Kebudayaan mengadakan kurikulum kemaritiman bagi pendidikan sasar dan menengah sebagai upaya pemeliharaan sumberdaya kemaritiman nasional.
Ketujuh, meminta kepada Presiden dan jajarannya agar SATGAS Maritim Pemuda yang di Gagas DPP KNPI dan JNPMP memeliharaan kelestarian sumber daya kelautan penanggulangan bencana tsunami dan Penegakkan Kedaulatan Maritim NKRI.
Kedelapan, mengingat tingginya potensi pelanggaran di laut Indonesia dan pentingnya tingkat koordinasi antar lembaga dalam pengamanan laut, kami mendorong lahirnya UU tentang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).
Kesembilan, mendorong upaya 8 Gubernur dari provinsi kepulauan, untuk segera melakukan pertemuan (rapat Koordinas) guna memformulasi kembali perjuangan delapan Provinsi Kepulauan, serta meminta kepada Pemerintah Pusat agar delapan Provinsi Kepulaun menjadi Daerah Percontohan Pengembangan Maritim Nasional, demi terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Kesepuluh, guna meningkatkan kapasitas IPTEK Kemaritiman, kami meminta kepada pemerintah agar memberikan beasiswa SMK dan perguruan tinggi minimal 1000 orang pertahun bagi pemuda yang berpartisipasi.
Kesebelas, meminta DPP KNPI untuk melakukan judical Revieuw UU Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Perikanan khususnya mengkonversi UU Nomor Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (minerba) agar pembagian keuntungan10% diberikan kepada daerah penghasil.
Keduabelas, kepada DPP KNPI agar menetapkan salah satu dari 6 Provinsi kepulauan yang belum menjadi tuan rumah JNPMP (Propinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulaun NusaTenggara
Barat, Provinsi Kepulaun Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kepulaun Sulawesi Tenggara, Provinsi Kepulaun Sulawesi Utara dan Provinsi
Kepulaun Maluku Utara) sebagai tuan rumah JNPMP ke-III tahun 2018 Tahun 2018. (JODIRA)
