Berpengalaman, Fadel Muhammad Layak Pimpinan MPR RI

JAKARTA – Anggota DPD terpilih dari Dapil Provinsi Gorontalo Fadel Muhammad disebut-sebut mengincar posisi pimpinan MPR periode 2019-2024. Jika itu benar, Fadel sangat layak menduduki jabatan tersebut dengan pengalaman yang dimilikinya selama ini.

Apalagi setelah dirinya menyampaikan akan berkomitmen memperjuangkan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di bawah pimpinan MPR RI.

Seperti diketahui, pada UU MD3, satu dari 10 kursi pimpinan MPR merupakan milik perwakilan dari DPD RI.

Dan sangat Fadel mendapatkan jatah itu, apalagi suara yang diperoleh pada pemilu 2019 lalu raih 161.043 suara.

“DPR dan DPD sebagai unsur MPR perlu mengambil langkah menjaga kesatuan dan persatuan dalam bingkai NKRI. Supaya mengeliminasi gerakan radikal dan memerangi masalah korupsi di daerah. Misalnya memberikan porsi peran serta DPD dalam transfer dana ke daerah,” kata Fadel seperti dikutip dari Merdeka, Kamis (19/9/2019).

Mantan gubernur Gorontalo 2 periode itu mengatakan, DPD memiliki peran penghubung pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, Fadel nilai senator wajib mempelajari Undang-undang terkait daerah seperti perda.

Fadel yang pernah menjabat menteri di era SBY ini menyebutkan bahwa DPD punya tugas khusus berhubungan dengan investasi di daerah.

“Itu pernah dilakukan Ginandjar Kartasasmita ketika menjadi Ketua DPD RI. Pemda dipanggil dan dibuat penghargaan. Saat ini tidak ada sama sekali, DPD sudah seperti lumpuh, perlu penguatan. Apakah melalui perubahan UU dan kalau tidak bisa melalui perubahan UU maka dilakukan amandemen,” jelas Fadel.

Sebelumnya, Fadel pernah menegaskan bahwa peran DPD harus diperkuat agar bisa seimbang dengan DPR. Ia berniat mendorong DPD memiliki peran-peran strategis usai dilantik, mewakili provinsinya, Gorontalo.

“Saya berpendapat mengubah undang-undang itu sulit dan panjang urusannya. Pak OSO (Oesman Sapta Odang) gagal, sebelumnya tidak berhasil. Jadi kita cukup membuat penguatan kelembagaannya dengan ide-ide yang inovatif,” terang Fadel.

“DPD harus memiliki sebuah konsep, tanpa konsep ya seperti sekarang, tidak dianggap. Maka kita cari solusi bagaimana sinergi DPR dan DPD. Mereka dulu kan yang bilang ubah undang-undang untuk penguatan DPD,” sambungnya.

Fadel berharap peran DPD dapat mengakomodasi kepentingan daerah sesuai keterwakilannya. Sehingga terjadi hubungan kerja dengan kepala daerah, dan merasa terwakili di pemerintahan pusat.

“Dalam UU diatur DPD menjadi perwakilan daerah di pusat seperti senator. Tapi dia tidak dikasih fungsi apa-apa, ini penting sekali. Sedangkan Pemerintah Daerah itu akan menghargai lembaga, kalau ada manfaat buat wilayahnya. DPD tidak ada sama sekali. Peran DPD ada yang ketinggalan, menurut sejarah karena DPR tidak mau ngasih,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Fadel menunjukkan hasil penelitian Charta Politika tentang persepsi publik terhadap kinerja DPD. Dari 800 responden yang tersebar di 8 kota, hanya 37,5 persen masyarakat percaya DPD. Sebanyak 40,5 persen lainnya mengaku tidak percaya, dan 22 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

“Hanya sebesar 11,3 persen mengatakan DPD menjalankan fungsinya, 41,1 persen responden tidak tahu apa fungsi lembaga legislatif di Indonesia, termasuk DPD,” pungkasnya. (HMS)

Profil Anggota DPR RI Terpilih Periode 2019-2024 Prof DR Ir Fadel Muhammad

KELUARGA 
Istri        : Hana Hasanah Shahab
Anak     : Tiga orang.

PENDIDIKAN
Fakultas Teknik Industri, Departemen Teknik Fisika ITB,1972 – 1978
Kandidat Doktor program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada, 2005

KARIER
Presiden Komisaris/Chairman:
PT Arco Chemical Indonesia, 1987-2004
PT Dowel Andarill Schlumberger Indonesia, 1985-2004
PT Gema Baker Nusantara, 1983-2003
PT Gema Sembrown, 1998
PT Nesic Bukaka, 1993
Komisaris Utama INTAN Group,1995-2004
Komisaris Utama WARTA Group, 1989
Komisaris Utama SIERAD Group, 1994 – 1999
Presiden Direktur BUKAKA Group, 1987- 1997
Komisaris Utama BATAVINDO Group, 1995 – 2000
Ketua Dewan Pembina Badan Kerjasama Pembangunan Regional se-Sulawesi/BKPRS, 2003 – 2005
Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, 2003 – 2007
Ketua Dewan Jagung Indonesia, 2004
Gubernur Provinsi Gorontalo, 2001 – 2006, 2006-2009
Menteri Kelautan dan Perikanan, 2009-2011
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, 2009-2014, 2014-2019
Anggota DPR RI, 2014-2019