Buton Batal Berikan KIS ke Masyarakat

BUTON, Pupus sudah harapan masyarakat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemerintah Daerah (Pemda) Buton, Sulawesi Tenggara. Hal itu disebabkan karena kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak boleh menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai dana pembiayaan KIS.

“KIS itu ternyata tidak bisa pembiayaannya dibebankan kepada ADD, makanya saya sudah minta Kepala Inspektorat untuk konsultasi di pemerintah pusat,” kata Pelaksana Tugas Bupati Buton, Drs. La Bakry dua hari lalu, Rabu (31/5/2017).

Menurutya, anggaran yang digunakan jika pemerintah pusat mengizinkan ADD digunakan pada KIS hanya sekitar 80 juta lebih per 300 orang setiap desa per tahun. Dan itu tidak akan berpengaruh pada rencana pembangunan desa karena jika digabungkan ADD dan Dana Desa (DD) per tahun itu lebih kurang Rp 1 miliar.

“Nanti kita akan bersurat secara khusus di pusat, agar kita dikasih ruang, sebab di Buton hanya sekitar 1000 lebih kartu saja yang akan dibagikan ke masyarakat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemda Buton tahun ini  berencana akan memberikan 29.100 KIS untuk masyarakat tidak mampu yang ada di 97 desa/kelurahan se-Kabupaten Buton yang bekerjasama dengan BPJS.

Sampai saat ini belum ada kejelasan dari La Bakry apakah usulan tersebut sudah dilakukan atau belum, begitu juga dengan Inspektorat. (ALI)