Calon Bawaslu RI, Puadi: Kualitas SDM Penyelenggara Pemilu Perlu Ditingkatkan!
JAKARTA – Calon Komisioner Bawaslu RI Puadi berjanji jika terpilih nanti dirinya akan meningkatkan kualitas SDM di jajarannya. Mengingat tantangan pemilu 2024 mendatang tidak jauh berbeda pada pemilu 2019 lalu, bahkan lebih berat dengan dinamika serta lima kertas suara yang harus dicoblos oleh rakyat.
“Ada dua yang perlu kita lakukan untuk menghadirkan pemilu demokratis di Bawasllu. Pertama, kontruksi Bawaslu diisi oleh tenaga SDM yang handal berintegritas dan punya kecakapan yang mumpuni. Kedua, perangkat aturan yang ada mendukung SDM berkualitas tadi,” kata Puadi depan Anggota Komisi II DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Doli Ahmad Kurniawan saat menyampaikan makalahnya pada Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Bawaslu RI Masa Jabatan 2022-2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Pada kesemaptan itu, Puadi menyampaikan visi membawa Baswlu RI dan jajaranya berintegritas, profesional dan responsif. Itu terwujud dengan dukungan sejumlah pihak termasuk lembaga DPR RI dalam membuat regulasi.
“Visi saya akan membawa Bawaslu menjadi lembaga terpecaya yang berintegritas, profesional dan responsif,” ucap Puadi.
“Peningkatan kualitas SDM Kesekretaritan, Peningkatan kualias SDM pengawasa pemili, peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu, sosialisasi peraturan perundangan-undagnan pemilu secara masif dan inovatif, penguatan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi, membangun dan mengembangkan yang terintegritas dan berkelanjutan, perencanaan dan penggunaan anggaran yang proporsional, efektif, efisien…,” paparnya.
Puadi mengakui, pada pemilu tahun 2019 sebelumnya mengalami rumitan. Di mana dinamika dan kompleksitas, serta adanya pemilu yang berulang yang tak bisa terhindarkan yang harus dijawab pada tahapan pemilu berikutnya.
“Sesuai evaluasi pemilu dan pilkada yang jadi persoalan ada pemukhtahiran data pemilih yang berlarut-larut dan pemilu dengan 5 kotak suara akan menjadi beban pemilu ad hoc. Masalah ketiga pendistribusian logistik yang mengalami keterlambatan, rekapitulasi suara yang berlarut larut, ada pelaksanaan pilkada di masa pandemi, ada politik hitam dan isu SARA. Isu SARA ini menjadi konsen ke depan jika dipercaya menjadi Bawaslu RI. Sebagai penyelenggara Pemilu harus optimis melaksanakan hajatan besar,” papar Puadi yang saat ini menjabat Bawaslu DKI Jakarta.
Tak hanya itu, Puadi menyampaikan perlu dilakukan pelatihan investigasi bagi tenaga Bawaslu hingga jajarannya ke bawah dalam menyelesaikan persoalan hukum. Apalagi, lanjutnya pemilu ke depan sangatlah berat persoalan hukum yang akan dihadapi.
“Kita ingin ada pelatihan investigasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar para pengawas pemilu ini bisa melakukan pendalaman dan penyelesaikan kasus dari dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang ada, baik dari laporan maupun dari temuan yang ada,” ujar Puadi. (HMS)
