Catatan Kritis Kepala Badan Pangan Nasional Terpilih
Johan mengunkapkan, selama ini banyak Kementerian dan lembaga turut mengatur urusan pangan dengan ego sektoralnya masing-masing. Namun, tak berhasil menyelesaikan masalah terkait urusan pangan nasional.
“Kita semua berharap terbentuknya Badan Pangan Nasional ini lewat Perpres 66/2021, maka kewenangan soal pangan yang melekat di beberapa K/L itu bisa dialihkan semuanya ke BPN yang langsung di bawah komando Pak Presiden,” papar Johan.
Politisi asal Dapil NTB ini ingin, badan baru ini terbentuk bisa menjawab persoalan pangan di Indonesia. Alasannya, karena selama ini, masing-masing regulator di kementerian punya tujuan berbeda yang tidak terintegrasi.
Menurut Johan, sejumlah komoditas pangan tidak direncanakan pada Bulog untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga sehingga tata niaga masih bebas.
“Harapan masyarakat, di mana peran pemerintah sangat tinggi atas stabilisasi harga produsen dan konsumen. Semua kalangan masyarakat merasakan fluktuasi harga pangan sangat memberatkan ekonomi rakyat saat ini serba sulit. Ini juga terjadi para petani yang menderita masa masa panen. Di mana harga gabah selalu jatuh dan petani mengalami kerugian. Semua persoalan tata kelola pangan ini kita bisa dituntaskan oleh baru ini,” papar Johan.
“Begitu juga soal tingginya ketergantungan Indonesia pada kebijakan impor pangan yang meresahkan rakyat. Ini PR (pekerjaan rumah) lembaga, dan saya berharap dilakukan penyediaan pangan murah, terjangkau yang berkualitas. Yang lebih penting, para petani diuntungkan, tak hanya mengikuti kepentingan pedagang dan importir pangan semata,” paparnya.
Bahkan Johan menilai selama ini, banyak ditemui kendala terkait pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Di antaranya penugasan belum terintegrasi antar kementerian dan lembaga.
“Penyerapan tidak didukung oleh penyaluran sehingga stok berlebih dan belum lengkapnya kebijakan pangan terutama yang mengatur tentang tata niaga pangan dan pembatasan impor pangan,” paparnya.
“Semoga tata kelola urusan pangan menjadi lebih baik dengan hadirnya lembaga ini sesuai cita-cita kedaulatan pangan nasional kita,” pungkas Rosihan. (Adip)
