SURABAYA, LintasParlemen.com – Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, menepis anggapan bahwa pemerintah kecolongan terjadi aksi bom bunuh diri di Solo, Jawa Tengah, Selasa (05/07/2016). Menurut Luhut, aparat pemerintah tidak kecolongan karena memang sebelumnya sudah diprediksi adanya potensi serangan. Dan bukan hanya itu, Presiden tidak kanget dengan ‘Bom Bali’ itu terjadi. Pihak Pemerintah sejak Jumat (29/06/2016) lalu […]Read More
Featured posts
JAKARTA, LintasParlemen.com – Ustadz Ihsan Tanjung meminta Dunia Islam tidak mudah terprovokasi dengan berita Om Madinah yang ada. kemudian mengecam aksi biadab yang mewarnai penghujung Ramadan di Madinah, Saudi Arabia. Informasi itu menyesatkan dan dibantah dari langsung oleh Ustadz Ihsan Tanjung seperti disampaikan sahabatnya Ust Fathuddin Ja’far yang sedang umroh atau i’tikaf di sana. Berikut […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Dunia mengecam aksi biadab yang mewarnai penghujung Ramadan di Madinah, Saudi Arabia. Pelaku bom bunuh diri yang menyasar parkiran di dekat Masjid Nabawi tak lama setelah buka puasa, Senin (04/07/2016. Diberitakan ada tiga orang meninggal akibat bom bunuh diri dekat Masjid Nabawi. Ada pula video yang menunjukkan mayat di lokasi pemboman, sementara […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Kandidat calon gubernur DKI Jakarta Yusril Izha Mahendra angkat bicara soal lambatnya penanganan atau kinerja penegak hukum dalam kasus jual-beli lahan 4,5 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut Yusril, kasus itu menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat dan terus menjadi perhatian publik karena leletnya penegakan hukum dalam mengambil sikap. Apalagi kata Yusril, dari […]Read More
Hore Alhamdulillah, Menteri Agama Membolehkan Takbir Keliling, Asalkan…
JAKARTA, LintasParlemen.com – Setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang menggelar takbir dan hanya melakukan takbiran di masjid dan musolla. Kebijakan ini banyak ditentang berbagai pihak di antaranya Sekjen PPP Arsul Sani dan Banser Jakarta Timur. Alasan mereka yang menentang keputusan Pemprov DKI Jakarta itu adalah bahwa takbir keliling merupakan budaya atau tradisi umat Islam […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Ketua Komisi II DPR RI sekaligus politisi senior Golkar Rambe Kamarulzaman mengapresiasi kebijakan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi yang mengeluarkan larangan pejabat negara menerima parsel sebagai hadiah lebaran. Menurut Rambe, sebaiknya tidak memberikan parsel atau bingkisan lebaran sudah harus dijadikan sebuah budaya baru di Indonesia. Khususnya jika pemberian hadiah lebaran itu dilatarbelakangi maksud […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Kasatkorcab Banser Jakarta Timur Muhammad Firdaus Ibond , GP Ansor angkat suara atas kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang disamaikan oleh Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat yang mengimbau agar warga Jakarta tak melakukan konvoi takbir alias takbir keliling selama di malam takbiran. Menurut Ibond, kebijakan Pemprov itu dilatarbelakangi oleh ketidak-tahuan mereka soal budaya […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Takbir keliling adalah ekspresi kegembiraan umat Islam menyambut datangnya hari raya Idul Fitri setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Namun ekspresi kegembiraan umat Islam itu sepertinya akan ternodai. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta akan bersikukuh tetap melarang takbir keliling ibu kota dengan mobil atau kendaraan roda dua lainnya. Alasan utamanya adalah takbir […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Retno Listyarti, mantan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dipecat oleh Kepala Dinas Pendidikan (KADISDIK) Provinsi DKI Jakarta kembali menang pada putusan tingkat banding. Selamat berjuang ‘Ibu Guru’. Pada hari Kamis, 30 Juni 2016 lalu Retno Listyarti mendatangi PTUN didampingin oleh Eny Rofiatul Pengacara Publik LBH Jakarta untuk mengambil Putusan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Setelah disahkan pada Paripurna DPR RI pada 2 Juni 2016 lalu, UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, akhirnya ditandatangi Presiden dan diberi nomor. Itu atinya, UU Pilkada telah diundangkan dan penyelenggaraan Pilkada dipastikan tidak terlambat lagi sebagai acuan regulasi pada penyelenggaraan pilkada 15 Februaei 2017 dan ke depannya. Demikian disampaikan Anggota […]Read More

