JAKARTA, LintasParlemen.com – Akhir-akhir ini isu bangkitan paham komunisme terus berkembang. Padahal, seperti diketahui pemahaman tersebut sangat mengusik dan bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia menuju kemerdekaan abadi. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo saat “Rapat Dengar Pendapat” dengan masyarakat di desa Alas Dowo, Kec Dukuh Seti, dan desa Trangkilan kec Margoyoso, […]Read More
Featured posts
JAKARTA, LintasParlemen.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki catatan bahwa ada ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. Kesimpulan itu dikarenakan adanya pertentangan antara Perda dengan peraturan di atasnya. Persoalan itu dibahas dalam diskusi yang dihadiri Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan, Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi […]Read More
Revisi UU Pilkada telah Usai. Banyak spekulasi bermunculan, yang akhirnya disepakati menjadi UU sebagai acuan pemilihan kepala daerah. Apresiasi dari kinerja Anggota DPR itu terus mengalir. Oleh: Masykuruddin Hafidz* Proses revisi terhadap UU No. 8/2015 telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR. Setelah lebih dari satu bulan penuh melangsungkan perdebatan yang cukup panjang. Akhirnya pada […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Keputusan Presiden yang ingin melanjutkan proyek reklamasi dinilai menimbulkan keanehan oleh banyak pihak. Sekretaria Metropolitan Study Centre (MSC), Adi Solihin mengungkapkan, keanehan tersebut dapat dilihat dari apa yang mendasari keputusan Presiden ingin melanjutkan proyek reklamasi sementara para pembantu di kabinetnya dan mitra kerja di DPR merekomendasikan agar reklamasi dihentikan. “Indonesia memang perlu dibangun, […]Read More
Saat harga itu sepantasnya diperoleh petani. Bukan justru hasil pertanian buat tengkulak Oleh: Firman Soebagyo* Dari tahun ke tahun para nasib nelayan di Pantura semakin memprihatinkan. Hal ini bukan rahasia lagi, khususnya setelah saya mengunjungi para nelayan dalam rangka kunjungan reses ke desa Alas Dowo, Kec Dukuh Seti, dan desa Trangkilan kec Margoyoso, Desa Bulungan […]Read More
TB Hasanuddin: Menkeu Gagal Paham Soal Kebijakan Presiden Berantas Penyelundupan
Jakarta, Lintasparlemen.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diimbau untuk mengevaluasi para pembantunya di Kabinet Kerja. Pasalnya, para Menteri yang tak selaras dengan pemikiran Presiden, dipastikan bakal menghambat percepatan pembangunan. Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin mengatakan, perintah Presiden Jokowi kepada Kepala Bakamla dalam Rapat Kabinet 2 bulan lalu untuk memberantas penyelundupan memang sudah tepat. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com--Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo, mendorong agar kasus reklamasi tidak hanya berhenti melalui putusan pengadilan PTUN, tetapi harus segera didorong ke ranah penegak hukum seperti KPK. Sekjen Depinas Soksi ini mengungkapkan, jika kebijakan pembangunan reklamasi memang nyata melanggar ketentuan UU yang ada. “Keputusan itu hendaknya tidak cukup sampai di tingkat pengadilan tetapi […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com- Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo mengatakan, Rancangan Undang-Undang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI) akan menopang peran RRI dan TVRI sebagai alat untuk menjaga keutuhan negara. “Radio dan Televisi Republik Indonesia sebagai alat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Karena itu harus menyiarkan berita-berita khas keIndonesiaan; budaya, kultur, tradisi, perilaku, […]Read More
Jakarta, EduNews.id–Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta Pemerintah RI menggunakan semua jalur untuk menyelamatkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Rita Krisidianti yang divonis mati oleh Pengadilan Penang, Malaysia. “Saya pikir, Rita hanyalah korban dari sindikat perdagangan narkotika internasional,” kata Waketum Gerindra ini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/5/2016). Menurutnya, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menilai Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise salah menganalisa kasus kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karenanya, dia meminta Yohana mundur dari kabinet. Sebelumnya, Yohana menyatakan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh pola pengasuhan dari orang tua yang kurang maksimal. Sodik tidak setuju dengan […]Read More

