JAKARTA– Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menekankan pentingnya hilirisasi sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Mukhtarudin menyampaikan hal itu menanggapi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang saat ini sedang meracik 26 komoditas untuk dilakukan hilirisasi. Anggota Komisi XII DPR ini tak lupa selalu mengingatkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengolah nikel […]Read More
JAKARTA – Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin menilai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto adalah target ambisius, terutama bagi negara dengan struktur ekonomi yang sudah mapan. Namun, politisi Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah ini optimistis sasaran tersebut bisa tercapai melalui kombinasi kebijakan yang tepat, efisiensi, inovasi, maupun investasi strategis. […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengungkapkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memiliki peran strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menurut Nurdin, menghadapi ketidakpastian global dan volatilitas ekonomi internasional semua berpotensi berdampak pada pelemahan ekonomi di dalam negeri. “Bank BUMN tidak hanya sebagai […]Read More
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Periode 2024-2029 Herman Khaeron berkomitmen ikut serta untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara melalui implementasi tugas dan fungsinya. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron menekankan pentingnya mendalami dan menginvestigasi temuan BPK agar dapat melahirkan rekomendasi yang bermanfaat. “Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kami di BAKN […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi setujui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) menerima pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp300,65 miliar. Kahfi pun mengapresiasi komitmen Kemen-PPPA yang berhasil menjaga perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sepanjang tahun 2017-2023. “Kita mengevaluasi secara komprehensif realisasi anggaran Kemen-PPPA tahun 2023 dan DAK […]Read More
JAKARTA– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2024 akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin mendorong Kemenkeu melakukan upaya perbaikan perekonomian sebagai strategi yang dapat menekan angka defisit APBN di tahun 2024. “Artinya, strategi Kemenkeu untuk mengatasinya itu diharapkan dalam jangka waktu […]Read More
JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) curhat alias angkat suara terkait sikap pimpinan MPR RI di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa kali mangkir alias tidak memenuhi undangan rapat pimpinan MPR RI. Bamsoet mewakili pimpinan MPR meminta Sri Mulyani untuk menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara di republik ini. Menurut Bamsoet, Sri Mulyani […]Read More
JAKARTA – Fraksi PKS DPR menilai pemerintah masih belum dapat mencapai target-target yang ditetapkan pada APBN Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ditargetkan 5,3%, tetapi realisasinya minus 2,07%. Hal ini menjadi catatan bahwa pemerintah belum akurat dalam merancang APBN secara presisi. Strategi implementasinya juga kerap kali mengalami perubahan dengan melakukan refocusing yang tidak perlu sehingga akhirnya […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR RI Hermanto mengungkapkan kondisi keuangan negara sangat mengkhawatirkan. Ia mendesak Pemerintah agar menghentikan proyek-proyek mercusuar yang dibiayai oleh utang. “Sumber pembayaran utang dan bunga utang jangan sampai memberatkan ekonomi rakyat. Sekuat mungkin hindari bayar utang dengan utang atau gali lubang tutup lubang,” ucap Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, […]Read More
JAKARTA – Politisi PDIP asal Bali I Nyoman Parta meminta BRI membenahi pelaksanaan pencairan dana BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro). Menurut I Nyoman, SOP (standar operasional prosedur) masing-masing unit untuk pencairan BPUM itu berbeda-beda. “Ada (masyarakat dapat BPUM) yang datang ke Bank sampai 5 kali untuk proses pencairan. Ada yang menunggu 1 bulan sejak diterimanya SMS […]Read More
