BARCELONA, LintasParlemen.com – Mungkin jarang dari kita yang telah melihat progres ekonomi dengan indikator yang cukup komprehensif menggambarkan progres ekonomi Indonesia sejak Pemerintahan Jokowi-JK dilantik 20 Oktober 2014. Sehingga penyajian indikator ekonomi ini semacam rapor kenaikan kelas (bidang ekonomi). Berikut indikator- indikator ekonomi yang diterbitkan 24 Mei 2016 oleh lembaga Riset ekonomi “FocusEconomics” ( FE) […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta pemerintah tidak hanya menerbitkan Perppu Kebiri, dan hanya mendorong agar cepat selesai pembahasan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Namun menurut Uchok, jika Presiden Jokow Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla benar-benar menginginkan membenahi permasalahan ini, maka bisa dilihat dari keseriusan pemerintah mengalokasikan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com-– Ketua DPR Ade Komarudin mengungkapkan jika sampai saat ini pembahasan RUU Tax Amnesty masih terus dibahas di Komisi XI DPR RI. Ia menilai bahwa pemerintah tengah memberikan kepercayaan terkait dimasukkannya dana hasil penerapan kebijakan Pengampunan Pajak dalam struktur APBN-P 2016. Akom menyebut, hingga saat ini pembahasan RUU Tax Amnesty itu sendiri belum rampung […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaen mendesak agar DPR menolak pengajuan PMN yang diajukan oleh pemerintahan Jokowi. Ferdinand mengungkapkan, pemerintah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016 mengajukan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 13 Triliun lebih, sehingga total PMN tahun ini mencapai 53 trilun lebih. “Angka itu […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi (12/5) menguat 13 poin menjadi Rp 13.291 dibandingkan posisi sebelumnya Rp 13.304 per dolar AS. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan bahwa harga minyak mentah dunia yang kembali naik menjadi salah satu pendorong bagi mata uang komoditas, salah satunya rupiah. “Minyak […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Indonesia Corruption Watch (ICW) memiliki empat catatan negatif tentang penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Yang pertama, ICW menilai penanganan kasus tersebut berlarut-larut. “Penyelesaian kasus ini tanpa alasan yang tidak masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata anggota badan pekerja ICW Emerson Yuntho di kantor ICW, Jakarta, Ahad (1/5/2016). Dalam catatan ICW, ia membeberkan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com -Komunitas wajip pajak (WP) di seluruh pelosok tanah air harus diberi pemahaman mengenai alasan pemerintah dan DPR menerapkan kebijakan pengampunan pajak, serta apa manfaatnya bagi negara dan rakyat. Hal tersebut disampaikan Ketua Ketua Komisi III DPR RI dan Mantan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Soesatyo, menyikapi sembrautnya komunikasi politik pemerintah terkait […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Pro kontra rencana pemberlakukan Undang-Undang pengampunan pajak atau dikenal Tax Amnesty terus bermunculan. Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Sukamta mengatakan, ia memahami kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan dana segar mengingat pendapatan pajak meleset. Pemerintah perlu mencari sumber-sumber lain walaupun harus kompromi dengan para pengemplang pajak. “Namun kita sebenarnya belum siap untuk ini. […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Presiden Joko Widodo geram atas hasil data yang diperolehnya dari beberapa kementerian yang berbeda dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ). Sebagai contoh, data tingkat kemiskinan dan data peningkatan ekonomi masyarakat yang dihimpun oleh sejumlah kementerian tidak sama dengan data yang di himpun oleh BPS. Hal tersebut membuat […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI mengungkapkan, ada manfaat yang bisa dipetik dari kejadian krisis global. OJK mencatat, dari krisis global, Indonesia bisa belajar mengenai penyebab krisis. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, berdasarkan studi empiris IMF, setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya krisis. “Faktor yang pertama, terkait dengan bom kredit […]Read More
