Jakarta, LintasParlemen.com– Hingga saat ini, utang luar Negeri Indonesia sudah menembus angka 3.200 triliun lebih. Namun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengatakan bahwa posisi tersebut masih aman bagi perekonomian dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, posisi utang Indonesia hingga saat ini dengan rasio utang mencapai 27 persen terhadap PDB […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Wacana terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. ‘Tax Amnesty’ yang sedang digagas oleh pemerintah terus menuai penolakan dari berbagai elemen. Beberapa pihak menilai, rencana tersebut merupakan bentuk kejahatan di atas kejahatan. Bagaimana tidak, melalui kebijakan itu pemerintah hendak membuat sesuatu yang tidak legal menjadi hal yang legal, merubah status “penjahat” menjadi “pahlawan”. Direktur […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pengesahan RUU Pengampunan Pajak “Tax Amnesty” dianggap lebih besar kemungkinan gagalnya. Ketimbang berhasil meraup penerimaan pajak seperti yang diharapkan pemerintah. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, mengungkapkan, IMF juga menyebutkan kalau negara yang berhasil lakukan tax amnesty hanya anomali. “Istilahnya, potensi gagalnya besar,” ujar politisi PDI-P itu, di Jakarta, Jumat (22/4/2016). Berdasarkan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Tertangkapnya buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono setelah 13 tahun buron kembali mengingatkan publik Indonesia kepada skandal keuangan terbesar yang pernah terjadi di negara ini. Skandal tersebut bermula dari keputusan pemerintah melalui Bank Indonesia pada Desember 1998 untuk menyalurkan dana BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank di dalam negeri. BLBI […]Read More
Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Mesti Suarakan Pentingnya Transparansi Beneficial
Jakarta, LintasParlemen.com— Kunjungan Presiden ke Eropa kali ini dilakukan berdekatan dengan terbongkarnya skandal Panama Papers yang melibatkan ribuan orang mulai dari pejabat pemerintah, pengusaha, dan korporasi dari berbagai negara di dunia yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak, korupsi, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme di negara surga pajak (tax haven). “Usulan pembentukan Badan Perpajakan di bawah […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai industri perbankan merupakan salah satu pihak yang harus turut bertanggung jawab atas maraknya permasalahan yang terjadi di industri properti, khususnya atas kerugian yang dialami oleh konsumen Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh YLKI bersama dengan Koalisi ResponsiBank Indonesia perihal praktek […]Read More
JAKARTA, Lintasparlmen.Com – Ketua DPR RI Ade Komarudin mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Hal ini untuk mendukung kelangsungan dan kelancaran kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menghadapi persaingan pasar bebas dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menurut Ade dengan berlakunya MEA, gempuran produk asing tidak dapat dibendung, sehingga pelaku […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Bank Indonesia (BI) menyatakan utang luar negeri Indonesia per Januari 2016 mencapai USD 308 miliar atau tumbuh 2,2 persen dari tahun ke tahun, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Desember 2015 yang tercatat 5,8 persen dari tahun ke tahun. Dengan kurs Rp 13.000 per USD maka utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 4.004 triliun. BI menilai, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wacana tentang pencairan dana cadangan pinjaman darurat dari bank dunia ternyata bukan isapan jempol belaka. Keputusan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja yang telah menggunakan dana cadangan pinjaman darurat dari World Bank dan ADB yang tidak untuk peruntukannya ini pun mendapat kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, pencairan dana tersebut dilakukan tidak […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Presiden Negarawan Centre, Johan O Silalahi menyatakan, keputusan pemerintahan Jokowi-JK dengan menggenjot pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan utang luar negeri sangat membahayakan masa depan Indonesia. Johan mengungkapkan, utang Indonesia meledak dalam setahun hampir sama jumlahnya dengan total utang Indonesia selama dipimpin oleh seluruh Presiden Indonesia sejak masa Soekarno. “Dapat dibayangkan, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan […]Read More