Jakarta, LintasParlemen.com— Melihat kecendrungan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK doyan melakukan utang, Ekonom, Fuad Bawazier mencemaskan ekonomi Indonesia, dia melihat posisi Indonesia diambang krisis yang dahsyat seperti negara Yunani akibat gagal membayar hutang. Hasil perhitungannya, sebesar 76 persen pemasukan dari pajak hanya untuk membayar cicilan utang dan bunganya. Dalam catatannya, pada bulan Januari 2016, penerimaan pajak (yang […]Read More
Kendari, LintasParlemen.com–Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat bagian dana pinjaman dari Asia Development Bank (ADB) senilai 2,4 juta dollar AS atau sekitar Rp32,4 miliar lebih. Hal ini diungkapkan Jamaluddin konsultan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP2) Kota Kendari pada acara sosialisasi NUSP2 (proyek peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh perkotaan) di Kelurahan Wundudopi di […]Read More
Jakarta, Aktual.com — Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang telah menurunkan BI Rate atau suku bunga acuan sebesar 0,25 basis poin dari 7,25 persen menjadi 7,00 persen dengan tujuan menggairahkan pertumbuhan ekonomi saat ini disambut positif oleh berbagai pihak. Namun, Menurut Ekonom dari Universitas Indonesia, Rizal Edi Halim, diturunkannya BI rate dengan tujuan untuk penguatan daya […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.Com- Bangsa Indonesia saat ini sangat membutuhkan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang sedang digodok oleh DPR RI bersama pemerintah. Menurut Anggota XI DPR RI Amir Uskara, Undang-undang JPSK itu sangat penting keberadaannya untuk mengantipasi kemungkinan terjadinya krisis moneter atau keuangan di Indonesia. Seperti dalam kasus baill out Bank Century, pengucuran, pinjaman […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro membeberkan dalam kurun waktu 2010-2014 akumulasi aliran dana gelap di Indonesia yang mengalir ke luar negeri mencapai 914 triliun rupiah. “Angka ini hampir menyamai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014, yang tercatat sebesar 2,26 persen dari nilai PDB,” papar Setyo di kawasan Cikini, Jakarta, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Penerbitan Surat Utang (SUN) oleh pemerintah hingga 16 Februari 2016 sebesar Rp135,9 triliun, dengan alasan dimanfaatkan untuk pembiayaan program pembangunan tercantum dalam APBN dikritik oleh Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Rizal Edi Halim. Rizal menilai, kebijakan pemerintah tersebut yang bertujuan untuk menjaga kondisi ekonomi nasional justru dianggap kurang tepat dan tak akan efektif […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Sikap pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) X dinilai terlalu berani dalam memberikan banyak fasilitas bagi investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Disadari, Indonesia memang tengah membutuhkan investasi asing untuk mempercepat pembangunan. Namun, Ekonom Universitas Sam Ratulangi Manado Agus Tony Poputra menyatakan, fasilitas yang diberikan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional justru akan mencederai […]Read More
