JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan kembali meminta pemerintah berhati-hati jika ingin mencetak uang baru sebanyak Rp600 triliun. Baginya, cetak uang sebanyak itu akan menganggu sistem ekonomi nasional. “Saya sebelumnya sudah meminta agar Pemerintah berhati-hati bila ingin mencetak uang baru Rp 600 Trilliun karena sangat akan mendorong meningkatkan inflasi serta menurunkan daya beli […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mengingatkan pemerintah untuk membatalkan anggaran ibu kota baru untuk memangkas defisit dan fokus tangani Pandemi Covid-19 di dalam negeri. Syarif minta pemerintah tak cetak uang baru. Seperti diwartakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemik Covid-19 sebagai […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menyoroti paradoks yang terjadi pada stok alat pelindung diri (APD) maupun alat kesehatan lainnya. Di satu sisi, banyak rumah sakit, klinik, dan Puskesmas yang kesulitan mendapatkan APD, dan kalaupun ada, dijual dengan 5-10 kali lipat dari harga normal secara tunai. Upaya pengadaan melalui […]Read More
Tangsel – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) minta Pemerintah revisi Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19. Perppu yang diserahkan Pemerintah kepada DPR RI, Kamis (2/4) dinilai tidak fokus dalam menanggulangi Covid 19 dan sarat kepentingan pengusaha. Wakil Ketua FPKS, Mulyanto, merasa Perppu ini tidak layak disebut […]Read More
Lampung – Sektor jasa keuangan saat ini telah mengalami berbagai perkembangan terkait akses jasa keuangan, namun diharapkan jasa keuangan bukan hanya sekedar akses, bijak dalam penggunaan jasa keuangan tentunya dapat menjadi perhatian bersama. Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengajak industri jasa keuangan untuk berperan bukan saja dalam pemerataan akses, namun berperan juga terhadap […]Read More
Lampung – Program yang dicanangkan Bank Indonesia (BI) yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan kegiatan elektronifikasi pembayaran yang diharapkan mampu meminimalisir berbagai masalah saat melakukan pembayaran dengan tunai. Junaidi Auly, selaku Anggota Komisi XI DPR RI mendorong kepada Bank Indonesia (BI) untuk aktif dalam mendorong literasi transaksi non tunai. “Dengan dilakukannya sosialisasi ini, harapannya […]Read More
Jakarta – Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu mencapai level lebih tinggi. Pada triwulan III-2019, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,02%. Angka pertumbuhan 5%-an diikuti dengan penurunan kualitas pertumbuhan. Hal itu terlihat dari penurunan peranan sektor-sektor berbasis tenaga kerja (labor incentive) terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor-sektor labor […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR Alex Indra Lukman menuturkan bahwa pemerintah sudah seharusnya mencari alternatif penambahan pendapatan lain selain meningkatkan cukai rokok. Padahal banyak sumber pendapatan lain yang bisa dimaksimalkan. Diketahui, pemerintah merencanakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada Januari 2020 nanti. Padahal sebelumnya pemerintah telah berjanji untuk tidak hanya menggenjot penerimaan dari cukai rokok […]Read More
JAKARTA – Kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2018 dinilai oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (P-PKS) DPR RI masih kurang memuaskan. Hal ini akhirnya berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian pandangan umum Fraksi PKS yang disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Keuangan responsif dalam menyikapi aspirasi dari para pelaku industri galangan kapal di Batam yang merasakan ketidakadilan dalam menjalankan kegiatan berusaha. Sebab, keberadaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2017 yang membebankan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap barang jadi turunan hot-rolled plate (HRP) atau pelat […]Read More
